Selasa, 26 September 2017

Jembatan Palmerah Masuk Proyek Strategis Nasional

id Palmerah
Jembatan Palmerah Masuk Proyek Strategis Nasional
Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur
"Rencana ini sudah masuk dalam proyek stretegis nasional, sehingga pasti akan dilaksanakan," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan rencana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah dan pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur, masuk dalam proyek strategis nasional.

"Rencana ini sudah masuk dalam proyek stretegis nasional, sehingga pasti akan dilaksanakan," kata Gubernur Lebu Raya saat dikonfirmasi Antara di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, dalam pertemuan dengan konsorsium Belanda untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah dan pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur.

Menurut dia, saat ini tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Indonesia, apakah menyerahkan seluruh pembangunan proyek ini kepada konsorsium Belanda atau dibangun bersama dengan pemerintah Indonesia.

"Saya justeru mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya Indonesia membangun jembatannya dan konsorsium Belanda membangun pembangkit listriknya," katanya.

Tujuannya agar harga jual listrik tidak terlalu mahal dan tidak membebani masyarakat yang nantinya akan memanfaatkan energi dari pembangkit listrik tenaga arus laut, katanya menjelaskan.

Gubernur Lebu Raya berharapkan pemerintah pusat segera mengambil keputusan agar proyek bernilai triliunan rupiah ini bisa teralisir dalam tahun 2017 ini.

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga arus Selat Gonzalu dan jembatan Pancasila Palmerah ini sudah dilakukan penandatanganan MoU antara Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan Pemerintah Belanda yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo di Belanda, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Gena serta instansi terkait dan perwakilan tim dari Konsorsium Belanda.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nusa Tenggara Timur Andre Koreh menambahkan untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pusat segera menyelesaikan FS dan DED.

Dia juga mengatakan, sekarang bukan lagi saatnya mempolemikan layak tidaknya jembatan Pancasila Palmerah dan pembangkit listrik tenaga arus laut itu dibangun. "Sekarang saatnya kita berusaha sehingga jembatan maupun pembangkit ini segera dibangun," katanya. 

Editor: Laurensius Molan

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga