Jumat, 22 September 2017

Turunkan Biaya Logistik

id pangan
Turunkan Biaya Logistik
Ekonom Dr James Adam MBA
Salah satu jurus pemerintah untuk menekan harga pangan di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yakni dengan menurunkan biaya logistik
Kupang (Antara NTT) - Ekonom Nusa Tenggara Timur Dr James Adam, MBA mengatakan salah satu jurus pemerintah untuk menekan harga pangan di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yakni dengan menurunkan biaya logistik

"Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN harus mengoptimalkan proyek Pendulum Nusantara untuk menurunkan biaya logistik dengan cara mengoptimalkan biaya dan volume yang diangkut antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia," kata Dr James Adam kepada Antara di Kupang, Selasa.

Mantan Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang mengatakan hal itu terkait dengan upaya pemerintah menstabilkan harga pangan menjelang hari-hari besar keagamaan yang selalu bergerak naik dan bahkan ada jenis bahan pangan pokok tertentu yang langka dipasaran karena ongkos atau biaya pengadaan dan pembeliannya mahal.

Mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok itu umumnya bukan karena pedagang dan distributor tidak sanggup mendatangkannya, tetapi lebih pada daya beli konsumen ketika bahan pangan itu tiba dan diecerkan pedagang kepada konsumen dengan harga tinggi.

Hal ini, katanya, terjadi karena disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan dalam proses perdagangan antarwilayah di Tanah Air akibat jarak tempuh dan penggunaan sarana transportasi.

"Jarak tempuh sarana transportasi darat, laut dan udara dalam proses perdagangan telah menimbulkan perbedaan harga dari lokasi proses produksi (pabrik) hingga hasil produksi itu diperdagangkan atau diantarpulaukan," katanya.

Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.

Menurut dia, sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastruktur transportasi antar pulau harus menjadi prioritas dan proyek Pendulum Nusantara harus lebih dioptimalkan peran dan fungsinya sebagai penetral.

"Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk membangun sistem logistik nasional yang menopang dan mengintegrasikan suatu perekonomian nasional yang tangguh," ungkapnya.

Sehingga bukan perdagangan namanya apabila tidak disparitas harga antardaerah dan apalagi sampai terjadi pedagang mengalami kerugian dalam usaha itu.

"Berbeda kalau disparitas harga itu tercipta karena sebab lain, misalnya sebab politik dan sebab pembangunan sehingga menyebabkan kesenjangan sosial diantara warga yang satu dengan lainnya dalam satu kesatuan bangsa," katanya.

Apalagi kata Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) ini, sejak 2009 lalu hingga saat ini pemerintah RI berkonsentrasi memprioritaskan pembangunan kawasan Indonesia Timur merupakan fakta lain yang tidak terbantahkan, namun proses itu terjadi kesenjangan hingga pada disparitas harga merupakan persoalan bersama untuk mencari solusi.

"Kawasan Indonesia Timur merupakan yang paling banyak daerah tertinggalnya sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah seperti Papua, Sulawesi, Maluku, serta Nusa Tenggara.

Dia mengatakan harga sejumlah kebutuhan dasar seperti BBM, bahan bangunan, dan bahkan sembako bisa berlipat-lipat lebih mahal dibanding harga produk/barang yang sama di Pulau Jawa dan Sumatera.

Padahal, tingginya harga kebutuhan di daerah pedalaman Irian dan kawasan Indonesia Timur lain tersebut tidaklah dibarengi dengan besaran "income" (pendapatan) per kapita penduduk setempat, sehingga kemiskinan di kawasan Indonesia Timur semakin merajalela.

Atas dasar itu kebijakan satu harga ini diterbitkan untuk menyikapi permasalahan tersebut. Meski tidak bisa serta-merta bisa diatasi/dientaskan, berbagai program dan kebijakan tengah diluncurkan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara daerah satu dengan daerah lain

Editor: Laurensius Molan

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga