Tangani Kemiskinan Dengan Menghidupkan Koperasi

Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengajak semua elemen masyarakat di daerahnya agar bersama-sama menangani masalah kemiskinan dengan menghidupkan koperasi

"Koperasi harus dijadikan tiang utama upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi masyarakat dan penanganan masalah kemiskinan," katanya dalam amanat upacara peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI yang diikuti ribuan peserta di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kamis.

Menurut gubernur dua periode itu, ketika koperasi dihidupkan maka budaya gotong-royong sebagai identias bangsa juga turut dilestarikan.

"Sambil mendekatkan akses masyarakat ke berbagai sumber potensi baik modal untuk mengembakan sektor lain seeprti perikanan kelautan, pariwisata, dan lainnya," katanya.

Ia mengatakan pemerintahannya terus mendorong pertumbuhan koperasi di daerah itu, salah satunya melalui program Anggur Merah-Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera.

Program itu mewajibkan setiap kelompok masyarakat penerima dana hibah Rp250 juta per desa untuk membentuk badan usaha koperasi.

Ia menyebut jumlah koperasi yang telah terbentuk melalui program prorakyat itu tercatat sebanyak 1.962 koperasi dengan 458 koperasi di antaranya telah berbadan hukum.

Dana hibah yang sudah tersalurkan untuk setiap koperasi hingga saat ini sudah mencapai sekitar Rp182,5 miliar lebih, yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor usaha masyarakat seperti peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, jasa, simpan pinjam, dan usaha jasa lainnya.

Dia optimistis program tersebut berkontribusi besar dalam memandirikan masyarakatnya untuk mengelola sektor usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraannya.

"Melalui koperasi maka kita bisa mengubah mindset masyarakat kita dari konsumtif ke produktif untuk perubahan derajat hidup yang lebih baik," katanya.

Secara keseluruhan, hingga Juni 2017 NTT sudah memiliki 4.062 unit koperasi dengan rincian 3.754 unit yang aktif dan 307 koperasi tidak aktif.

Dia mengajak elemen masyarakat untuk terus menghidupkannya agar penanganan masalah kemiskinan bisa dilakukan dengan cepat.

Dia mengatakan angka kemisikinan di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta orang itu memang terus terkoreksi menurun dari waktu ke waktu.

Jumlah penduduk miskin di provinsi itu pada kondisi Maret 2016 sebesar 22,19 persen, menurun pada September 2016 22,01 persen, dan Maret 2017 21,85 persen.