Diapresiasi Utang Untuk Kesejahteraan Rakyat

Kupang (Antara NTT) - Pengamat ekonomi Dr James Adam MBA mengapresiasi kebijakan pemerintah memanfaatkan utang untuk membiaya peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah terpencil, terluar dan terdepan.

"Sekali pun utang luar negeri Indonesia mencapai Rp3.779,98 triliun (posisi Juli 2017, red), namun tetap bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini yang patut diapresiasi," katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan perhatian pemerintah untuk membangun sektor pendidikan, misalnya, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016.

Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.

Pada bidang kesehatan, menurutnya, pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, terampil dan siap untuk berkompetisi.

Untuk itu, katanya lagi, pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan tangguh," katanya pula.

Demikian pula pada aspek pembangunan di daerah, manfaat utang dirasakan seperti di Kabupaten Rote Ndao, dengan kesatuan pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik.

"Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik, maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan," katanya lagi.

Seiring dengan penyiapan sumber daya manusia Indonesia, pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah.

Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara.

"Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT," kata dia.

Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi.

Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik pada 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai base transceiver station (BTS), sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi.