Selasa, 26 September 2017

Pemerintah Data Titik Kekeringan

id Kekeringan
Pemerintah Data Titik Kekeringan
Dampak kekeringan di NTT
"Pemerintah tentu membentuk tim untuk mendata titik-titik yang rawan terjadi kekeringan untuk mengetahui seberapa luas dan dampaknya," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Kupang (AntaraNTT) - Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, segera membentuk tim untuk mendata titik-titik yang dinilai rawan terjadi kekeringan.

"Pemerintah tentu membentuk tim untuk mendata titik-titik yang rawan terjadi kekeringan untuk mengetahui seberapa luas dan dampaknya," kata Lebu Raya kepada wartawan di Kupang, Rabu (6/9) terkait kekeringan di NTT.

Dia mengatakan, pemerintah pasti siap menangani ancaman kekeringan yang dilaporkan melanda sebagian besar wilayah di NTT saat ini.

"Untuk penanganan dampak kekeringan biasanya sudah ada pos anggaran yang dialokasikan dalam APBD sehingga bisa diambil sewaktu-waktu jika dalam kondisi darurat," katanya.

Gubernur menambahkan, masalah kekeringan memang sudah sering terjadi di wilayah NTT, bahkan terjadi hampir setiap tahun.

Karena itu, pemerintah sudah mempunyai strategi antisipasi dengan menyiapkan anggaran tidak tersangka yang sesewaktu digelontorkan guna mengatasi ancaman rawan pangan.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno sebelumnya juga mengingatkan pemerintah soal ancaman kekeringan di beberapa kabupaten yang terjadi saat ini.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah sehingga tidak terjadi rawan pangan di masyarakat," katanya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT menyebutkan sembilan dari 22 kabupaten/kota saat ini mengalami darurat kekeringan, menyusul sumber-sumber mata air mulai mengering.

Sembilan kabupaten/kota yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.

"Sampai saat ini sudah ada sembilan kabupaten yang melaporkan darurat kekeringan. Daerah lain belum ada laporan," katanya.

Menurut dia, kekeringan hebat yang melanda ratusan desa di wilayah itu telah berdampak pada kesulitan air bersih bagi warga, terutama yang hidup di pedalaman.

Dia menambahkan, laporan darurat kekeringan itu sudah disertai dengan permintaan anggaran sekitar Rp10 miliar, dan sudah diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dipertimbangkan.

Editor: Kornelis Aloysius Ileama Kaha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga