Rp9,5 Miliar Untuk Penanggulangan Bencana di NTT

Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp9,5 miliar dalam RAPBD Perubahan tahun 2017 untuk penanggulangan bencana kekeringan yang tengah melanda 11 dari 22 kabupaten/kota di daerah ini.

"Anggaran penanggulangan bencana (kekeringan) bertambah sekitar Rp9,5 miliar lebih," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 bersama jajaran DPRD provinsi di Kupang. Senin.

Ia menjelaskan alokasi dana penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga itu bertambah sekitar Rp85,3 juta atau naik sebesar 0,39 persen dari sebelumnya.

Gubernur Lebu Raya memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menanggulangi bencana seperti kekeringan yang saat ini sedang melanda sejumlah kabupaten di provinsi selaksa nusa itu.

"Sudah pasti kami akan menangani (bencana kekeringan) ini, akan didata semua seberapa besar dampaknya untuk ditanggulangi," katanya.

Gubernur dua periode itu mengakui, masalah kekeringan memang sudah sering terjadi di wilayah NTT, bahkan terjadi hampir setiap tahun.

Untuk itu, pemerintah sudah mempunyai strategi antisipasi dengan menyiapkan anggaran tidak terduga yang sewaktu-waktu dapat digelontorkan guna mengatasi ancaman rawan pangan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno mengatakan, dewan mencatat setidaknya terdapat 11 kabupaten di provinsi itu yang sementara mengalami darurat kekeringan akibat kemarau penjang.

Di antaranya, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote, Sabu, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD).

Kondisi kekeringan berkepanjangan itu, lanjutnya, dapat mengakibatkan kondisi rawan pangan, sehingga pihaknya meminta gubernur bersama jajaran pemerintah provinsi agar memastikan ketersediaan pangan yang cukup selama musim kemarau.

"Setidaknya pada 11 kabupaten kita di NTT yang menyampaikan kekeringannya agar diperhatikan kondisi ketahanan pangannya," kata politikus dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurutnya, wilayah provinsi berbasiskan kepulauan itu sedang dilanda musim kemarau dan selalu berulang saban tahun akibat anomali iklim dan cuaca yang diperkirakan hingga akhir tahun.

Untuk itu, DPRD meminta agar pemerintah daerah setempat juga memperhatikan serius infrastruktur air bersih masyarakat bisa terlayani kebutuhan air bersih dan pengairan irigasi selama musim kemarau berkepanjangan.