Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur agaknya kewalahan dalam menghadapi musim kemarau seperti yang sedang terjadi saat ini, sehingga langkah jangka panjang yang dilakukan adalah dengan membangun sumur bor pada 18 titik di kota ini.
Ia menjelaskan permohonan pembangunan sumur bor itu sebagai salah satu aksi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih bagi warga Kota Kupang dikala datangnya musim kemarau, seperti yang sedang terjadi saat ini.
"Dengan adanya pembangunan sumur bor tersebut, saya optimistis perlahan-lahan dapat mengatasi bencana kekeringan serta kekurangan air bersih bagi warga di kala musim kemarau tiba," katanya dan menambahkan kesulitan warga mendapatkan air bersih itu antara Agustus sampai Oktober setiap tahun.
Namun, jika kemaraunya datang lebih awal, maka kesulitan warga untuk mendapatkan sumber air bersih itu hingga bulan Desember. Musim hujan berlangsung hanya tiga bulan, dari Januari sampai Maret, dan sisanya merupakan musim panas.
Ade Manafe mengatakan pembangunan sumur bor merupakan solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih serta kekeringan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Kita tak mungkin bisa melawan musim yang datang begitu saja di saat waktunya. Langkah yang bisa dilakukan adalah mengantisipasinya dengan penyediaan sumur bor tersebut. Mungkin ini solusi alternatif yang paling mumpuni," katanya.
Atas dasar itu, BPBD Kota Kupang berencana untuk membangun sumur bor pada 18 titik di kota ini, berdasarkan hasil kajian dan studi lapangan Dinas Pertambangan NTT dalam memanfaatkan teknologi geolistrik.
Karena itu, ia mengharapkan agar BNPB di Jakarta segera menyetujui usulan tersebut agar pihaknya segera merealisasikan pembangunan sumur bor pada 18 titik berdasarkan hasil kajian tersebut.
Ade Manafe mengatakan pembangunan sumur bor merupakan solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih serta kekeringan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Kita tak mungkin bisa melawan musim yang datang begitu saja di saat waktunya. Langkah yang bisa dilakukan adalah mengantisipasinya dengan penyediaan sumur bor tersebut. Mungkin ini solusi alternatif yang paling mumpuni," katanya.
Atas dasar itu, BPBD Kota Kupang berencana untuk membangun sumur bor pada 18 titik di kota ini, berdasarkan hasil kajian dan studi lapangan Dinas Pertambangan NTT dalam memanfaatkan teknologi geolistrik.
Karena itu, ia mengharapkan agar BNPB di Jakarta segera menyetujui usulan tersebut agar pihaknya segera merealisasikan pembangunan sumur bor pada 18 titik berdasarkan hasil kajian tersebut.
Bak penampung
Sambil menunggu persetujuan dari BNPB, langkah darurat yang dilakukan BPBD Kota Kupang adalah meminta pihak kelurahan menyiapkan bak penampung agar memudahkan petugas dalam mendistribusikan air untuk membantu warga di sekitarnya.
"Wadah penampung air itu menjadi tanggung jawab pihak kelurahan, termasuk teknis pembagianair kepada warga, sementara BPBD Kota Kupang bertugas mendistribusikan air untuk memenuhi kebutuhan warga," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada kelurahan penerima bantuan untuk sesegera mungkin membangun bak penampungan air, sebagai langkah antisipatif dalam mengatasi krisis air bersih di lingkungan kelurahan masing-masing.
"Wadah penampung air itu menjadi tanggung jawab pihak kelurahan, termasuk teknis pembagianair kepada warga, sementara BPBD Kota Kupang bertugas mendistribusikan air untuk memenuhi kebutuhan warga," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada kelurahan penerima bantuan untuk sesegera mungkin membangun bak penampungan air, sebagai langkah antisipatif dalam mengatasi krisis air bersih di lingkungan kelurahan masing-masing.
"Kami akan siap membantu mendistribusikan air ke bak-bak penampungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga. Tinggal bagaimana reaksi dari pihak kelurahan untuk menjawabnya, karena musim kemarau tahun ini bisa berlangsung sampai Oktober dan November," katanya.
Sejumlah enam kecamatan dalam wilayah Kota Kupang sudah dilanda krisis air bersih, sehingga pemerintahan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengeluarkan kebijakan bantuan air secara cuma-cuma kepada warga kelurahan yang membutuhkan.
Bantuan cuma-cuma itu sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Hingga tahun 2016, ada sekitar 500 tangki air yang didistribusikan secara gratis kepada warga kelurahan yang benar-benar dilanda krisis air bersih. Namun, frekuensi bantuan tangki air menurun pada 2017 dengan hanya menyediakan 100 mobil tangki.
"Sebagai instansi yang bertanggungjawab atas masalah itu, kami tetap mendistribusikan air secara cuma-cuma kepada warga dengan 100 mobil tangki tersebut," demikian Ade Manafe.
Sejumlah enam kecamatan dalam wilayah Kota Kupang sudah dilanda krisis air bersih, sehingga pemerintahan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengeluarkan kebijakan bantuan air secara cuma-cuma kepada warga kelurahan yang membutuhkan.
Bantuan cuma-cuma itu sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Hingga tahun 2016, ada sekitar 500 tangki air yang didistribusikan secara gratis kepada warga kelurahan yang benar-benar dilanda krisis air bersih. Namun, frekuensi bantuan tangki air menurun pada 2017 dengan hanya menyediakan 100 mobil tangki.
"Sebagai instansi yang bertanggungjawab atas masalah itu, kami tetap mendistribusikan air secara cuma-cuma kepada warga dengan 100 mobil tangki tersebut," demikian Ade Manafe.
