"Pembelian beras dari petani lokal di NTT dari awal tahun sampai 18 September 2017 sudah mencapai 1.462 ton," kata Kepala Bidang Pengadaan Bulog Divre NTT Aleks Malelak di Kupang, Selasa.
Ia menyebutkan, realisasi itu diperoleh dari hasil panen sejumlah daerah yang potensial seperti Kabupaten Rote Ndao sebanyak 460 ton, Sumba Timur 61,2 ton.
Selain itu, sejumlah daerah di Pulau Flores seperti Kabupaten Manggarai 323,8 ton, Manggarai Barat 313 ton, Ende 136 ton, Ngada 115 ton.
Menurutnya, jumlah serapan beras petani lokal dengan harga mencapai hingga Rp8.030 per kilo gram terus betambah dari yang tercatat dari Januari-Juli 2017 sekitar 900 ton.
Namun, katanya, capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan Bulog pusat untuk tahun anggaran 2017 sebesar 13.950 ton.
Sebelumnya, Kepala Bulog Divre NTT Efdal mengatakan penyerapan beras dari petani lokal di provinsi "Selaska Nusa" itu tersebut masih rendah dari target yang ditetapkan.
"Rendahnya penyerapan ini karena para petani memilih menyimpan hasil panen mereka untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.
Ia mengatakan, penyebab lainnya yakni luas lahan sawah yang digarap petani untuk menanam padi hingga kini belum terlalu luas.
Menurutnya meskipun serapan beras petani masih rendah namun ia meminta warga tidak perlu khawatir karena pasokan beras dari daerah lain ke NTT masih lancar.
"Selama ini kekurangan beras di NTT ditalangi dengan pasokan dari sejumlah daerah yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan," katanya.
Ia menambahkan, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah daerah potensial penghasil beras seperti Rote Ndao, Manggarai, dan Manggarai Barat sehingga ketika memasuki panen raya bisa langsung diserap.
Belanja pangan ditingkatkan
Sementara itu, anggota DPRD NTT Ismail Samau meminta pemerintah setempat meningkatkan alokasi belanja untuk sektor pangan karena merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kekeringan yang dapat berakibat rawan pangan.
"Alokasi belanja untuk pangan yang diajukan pemerintah provinsi justru berkurang hingga Rp1,553 miliar sementara kondisi kita dihadapkan pada rawan pangan akibat kekeringan," katanya.
Alokasi anggaran sektor pangan untuk yang diajukan pemerintah provinsi dalam APBD Perubahan 2017 mengalami penurunan sebesar 11,11 persen, dari semula Rp13,978 miliar menjadi Rp12,425 miliar.
Anggota dewan dari Fraksi Gabungan Partai PKS dan PKPI itu mengatakan, alokasi anggaran sektor pangan seharusnya ditambah bukan dikurangi.
Mengingat kondisi kemarau panjang sedang terjadi pada sedikitnya 12 kabupaten di provinsi "Selaksa Nusa" itu sehingga kebutuhan pangan menjadi sangat mendesak, katanya.
"Seperti juga yang sedang terjadi di Sumba Timur dan Sumba Tengah di mana sebagian masyarakat kita terpaksa mengkonsumsi ubi hutan, juga di daerah lainnya.
Kami berharap alokasi anggaran perubahan yang sudah diajuhkan bisa ditinjau kembali oleh pemerintah provinsi agar diutamakan pada kebutuhan prioritas yang bersifat mendesak ini," katanya.
Sejalan dengan itu, Anggota Dewan dari Fraksi Partai Nasdem Welle Kale juga mempertanyakan penurunan anggaran yang cukup signifikan untuk sektor pangan tersebut.
Padahal, lanjutnya, pada bulan Oktober hignga awal musim tanam Desember 2017, masyarakat di provinsi itu yang bermayoritas sebagai petani mengalami kekeringan hingga berakibat rawan pangan.
"Harusnya pemerintah giat untuk mendorong masyarakat meningkatkan sektor pertanian khususnya lahan kering untuk mengantisipasi kondisi tersebut," katanya.
Selain itu, Wellem juga meminta pemerintah provinsi memastikan penyediaan bibit yang memadai, tepat waktu, dan tepat sasaran menyongsong musim tanam 2017-2018.
"Alokasi belanja untuk pangan yang diajukan pemerintah provinsi justru berkurang hingga Rp1,553 miliar sementara kondisi kita dihadapkan pada rawan pangan akibat kekeringan," katanya.
Alokasi anggaran sektor pangan untuk yang diajukan pemerintah provinsi dalam APBD Perubahan 2017 mengalami penurunan sebesar 11,11 persen, dari semula Rp13,978 miliar menjadi Rp12,425 miliar.
Anggota dewan dari Fraksi Gabungan Partai PKS dan PKPI itu mengatakan, alokasi anggaran sektor pangan seharusnya ditambah bukan dikurangi.
Mengingat kondisi kemarau panjang sedang terjadi pada sedikitnya 12 kabupaten di provinsi "Selaksa Nusa" itu sehingga kebutuhan pangan menjadi sangat mendesak, katanya.
"Seperti juga yang sedang terjadi di Sumba Timur dan Sumba Tengah di mana sebagian masyarakat kita terpaksa mengkonsumsi ubi hutan, juga di daerah lainnya.
Kami berharap alokasi anggaran perubahan yang sudah diajuhkan bisa ditinjau kembali oleh pemerintah provinsi agar diutamakan pada kebutuhan prioritas yang bersifat mendesak ini," katanya.
Sejalan dengan itu, Anggota Dewan dari Fraksi Partai Nasdem Welle Kale juga mempertanyakan penurunan anggaran yang cukup signifikan untuk sektor pangan tersebut.
Padahal, lanjutnya, pada bulan Oktober hignga awal musim tanam Desember 2017, masyarakat di provinsi itu yang bermayoritas sebagai petani mengalami kekeringan hingga berakibat rawan pangan.
"Harusnya pemerintah giat untuk mendorong masyarakat meningkatkan sektor pertanian khususnya lahan kering untuk mengantisipasi kondisi tersebut," katanya.
Selain itu, Wellem juga meminta pemerintah provinsi memastikan penyediaan bibit yang memadai, tepat waktu, dan tepat sasaran menyongsong musim tanam 2017-2018.
