Siapkan Data Yang Mudah Diakses Investor

id Data

Siapkan Data Yang Mudah Diakses Investor

Boby Lianto (tengah) pada Seminar Haris Statistik Nasional di Kupang, Rabu (20/9). (Foto ANTARA/Hironimus Bifel)

"Data-data riil tentang potensi investasi di daerah ini masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan investor untuk mengepakkan sayap bisnisnya ke NTT," kata Boby Lianto.
Kupang (Antara NTT) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur Boby Lianto meminta Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dapat menyiapkan data-data riil yang mudah diakses oleh kalangan dunia usaha untuk kepentingan investasi.

"Data-data riil tentang potensi investasi di daerah ini masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan investor untuk mengepakkan sayap bisnisnya ke NTT," katanya dalam Seminar Hari Statistik Nasional di Kupang, Rabu, yang akan diselenggarakan pada 26 September 2017.

Dalam hubungan itu, ia meminta BPS NTT sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, harus menyiapkan data-data tentang potensi investasi di daerah ini agar mudah diakses oleh para investor.

"Ini harus dimulai dari data potensi dan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan bagi masyarakat serta aparatur sipil negara (ASN). Di sini, BPS harus mampu tampilkan data riil mengenai kebutuhan masyarakat akan perumahan serta ASN," ujarnya.

Selain itu, BPS juga harus tampilkan data tentang masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, ASN yang belum memiliki fasilitas perumahan yang layak serta kepastian hukum hak atas tanah yang belum dimanfaatkan.

"Data-data semacam ini lah yang sangat dibutuhkan oleh investor, apalagi saat ini semua serba online, sehingga memudahkan mereka untuk mengakses data yang disajikan BPS untuk kepentingan investasi," katanya.

"Saya pikir ini tugas pokok yang harus dilakukan oleh BPS sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus atau survei-survei nasional sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007, tentang Tugas, Pokok dan Fungsi BPS," katanya menambahkan.

Ia mengatakan sejak pencanangan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah untuk rakyat Indonesia sejak 2015/2016, bisnis properti terus meningkat karena berbagai regulasi tentang perizinan dan peraturan terkait perumahan lainnya terus diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.