"Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga keuangan masing-masing memiliki data kemiskinan sendiri, sehingga sulit ditangani secara berkelanjutan," katanya dalam Seminar Hari Statistik Nasional di Kupang, Rabu, yang akan dilaksanakan pada 26 September 2017.
Oleh karena itu, kata dia, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga non pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, seharusnya menjadi acuan dalam mendata tingkat kemiskinan di daerah ini, sehingga mudah dilakukan penanganan.
"Data kemiskinan dari BPS juga terkadang beda jauh dengan data kemiskinan yang disajikan SKPD setempat. Terus, kita mau percaya yang mana? Tentu pilihan kita tetap jatuh kepada BPS," katanya.
Akibat tidak satu data itu, katanya, tingkat kemiskinan di NTT dari tahun ke tahun tetap menempati peringkat ketiga nasional dari bawah dari 34 provinsi di Indonesia.
Akibat tidak satu data itu, katanya, tingkat kemiskinan di NTT dari tahun ke tahun tetap menempati peringkat ketiga nasional dari bawah dari 34 provinsi di Indonesia.
"Pemutakhiran data kemiskinan ini perlu terus dilakukan BPS agar menjadi bahan referensi bagi setiap pengambil kebijakan," katanya.
Ia menilai menyampaikan data kemiskinan di NTT selama ini, umumnya tidak jujur, karena didasari pada kepentingan masing-masing pihak.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada Agustus 2017 mengumumkan angka kemiskinan di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa itu terus terkoreksi menurun dari waktu ke waktu.
Penduduk miskin di NTT pada Maret 2016 terkoreksi sebesar 22,19 persen, namun pada September 2016 terkoreksi hanya mencapai 22,01 persen. Hingga posisi Maret 2017, angka kemiskinan di NTT terus menurun hingga posisi 21,85 persen.
Sementara BPS NTT pada seminar tersebut merilis sekitar 1.150.790 dari total jumlah penduduk NTT saat ini tercatat sebagai penduduk miskin atau meningkat sekitar 710 orang dibanding dengan penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 1.150.080 orang.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada Agustus 2017 mengumumkan angka kemiskinan di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa itu terus terkoreksi menurun dari waktu ke waktu.
Penduduk miskin di NTT pada Maret 2016 terkoreksi sebesar 22,19 persen, namun pada September 2016 terkoreksi hanya mencapai 22,01 persen. Hingga posisi Maret 2017, angka kemiskinan di NTT terus menurun hingga posisi 21,85 persen.
Sementara BPS NTT pada seminar tersebut merilis sekitar 1.150.790 dari total jumlah penduduk NTT saat ini tercatat sebagai penduduk miskin atau meningkat sekitar 710 orang dibanding dengan penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 1.150.080 orang.
Atas dasar ini, Winston Rondo memastikan bahwa Nusa Tenggara Timur belum memiliki satu data yang akurat tentang angka kemiskinan, sehingga tetap berada di posisi ketiga nasional sebagai provinsi termiskin di Indonesia.
