Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, kondisi perubahan musim di NTT tergolong unik karena jumlah bulan pada musim hujan hanya berlangsung selama empat bulan dan sisanya adalah musim kemarau, yang puncaknya dimulai pada Juli-Agustus.
Munculnya fenomena alam El Nino di Nusa Tenggara Timur menjadi ancaman tersendiri bagi seluruh hasil tanam yang milik petani yang berujung pada gagal panen, belum lagi diserang hama saat memasuki musim kemarau.
El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino terjadi pada dua sampai tujuh tahun dan bertahan hingga 12-15 bulan.
Ciri-ciri terjadi El Nino adalah meningkatnya suhu muka laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan tekanan udara antara Darwin dan Tahiti.
Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) R. Mulyono Rahadi Prabowo dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan di Jakarta beberapa bulan lalu menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring hingga awal Maret 2017, kondisi SST (Sea Surface Temparature), kondisi ENSO, dan IOD hingga semester 1-2017 akan berada pada kondisi netral.
Ada peluang El Nino lemah pada periode Juni-Juli hingga Agustus 2017. Sementara terkait prakiraan musim kemarau 2017, awal musim kemarau 2017 di sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mulai pada bulan Mei-Juni-Juli 2017, katanya.
Untuk wilayah NTT musim kemarau yang berujung pada kekeringan pada tahun 2017 ini terbilang cukup meningkat jumlah kabupaten yang mengalami kekeringan.
Pada awal Agustus 2017 lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur merilis bahwa ada sembilan kabupaten yang mengalami kekeringan dan masuk dalam daftar darurat kekeringan.
Kepala BPBD Provinsi Tini Thadeus mengatakan jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 12 kabupaten yang dilaporkan masuk dalam darurat kekeringan pada bulan pada awal bulan September.
Dua belas kabupaten yang terkena dampak kekeringan yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD) dan Sikka.
Tini Thadeus mengatakan tidak ada kabupaten yang baru yang menjadi langganan dari musibah kekeringan tersebut.
Sebagian besar daerah-daerah yang dilanda kekeringan ini adalah daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya, juga mengalami kekeringan. Kemudian, tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai, juga menjadi penyebab sumber air mengering.
Upaya yang dilakukan untuk jangka pendek adalah bantuan pemasokan air bersih melalui tangki air. BPBD Bersama SKPD, relawan dan dunia usaha, telah menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat.
"Untuk jangka pendek hampir semua kabupaten di daerah yang terkena darurat kekeringan sudah menyalurkan air bersih dengan tangki-tangki air dengan isi kurang lebih 5000 liter dan dibagikan kepada desa-desa yang alami kekeringan," ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua, Pither Mara Rohi mengatakan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengerahkan 335 unit mobil tanki untuk membantu memasok air bersih bagi warga di desa-desa yang dilanda kekeringan.
"Ada 335 unit mobil tanki yang sudah dikerahkan untuk membantu mensuplay air bersih ke desa-desa setiap hari rata-rata lima sampai enam mobil tanki melayani satu desa/kelurahan," ujarnya.
Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) R. Mulyono Rahadi Prabowo dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan di Jakarta beberapa bulan lalu menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring hingga awal Maret 2017, kondisi SST (Sea Surface Temparature), kondisi ENSO, dan IOD hingga semester 1-2017 akan berada pada kondisi netral.
Ada peluang El Nino lemah pada periode Juni-Juli hingga Agustus 2017. Sementara terkait prakiraan musim kemarau 2017, awal musim kemarau 2017 di sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mulai pada bulan Mei-Juni-Juli 2017, katanya.
Untuk wilayah NTT musim kemarau yang berujung pada kekeringan pada tahun 2017 ini terbilang cukup meningkat jumlah kabupaten yang mengalami kekeringan.
Pada awal Agustus 2017 lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur merilis bahwa ada sembilan kabupaten yang mengalami kekeringan dan masuk dalam daftar darurat kekeringan.
Kepala BPBD Provinsi Tini Thadeus mengatakan jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 12 kabupaten yang dilaporkan masuk dalam darurat kekeringan pada bulan pada awal bulan September.
Dua belas kabupaten yang terkena dampak kekeringan yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD) dan Sikka.
Tini Thadeus mengatakan tidak ada kabupaten yang baru yang menjadi langganan dari musibah kekeringan tersebut.
Sebagian besar daerah-daerah yang dilanda kekeringan ini adalah daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya, juga mengalami kekeringan. Kemudian, tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai, juga menjadi penyebab sumber air mengering.
Upaya yang dilakukan untuk jangka pendek adalah bantuan pemasokan air bersih melalui tangki air. BPBD Bersama SKPD, relawan dan dunia usaha, telah menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat.
"Untuk jangka pendek hampir semua kabupaten di daerah yang terkena darurat kekeringan sudah menyalurkan air bersih dengan tangki-tangki air dengan isi kurang lebih 5000 liter dan dibagikan kepada desa-desa yang alami kekeringan," ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua, Pither Mara Rohi mengatakan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengerahkan 335 unit mobil tanki untuk membantu memasok air bersih bagi warga di desa-desa yang dilanda kekeringan.
"Ada 335 unit mobil tanki yang sudah dikerahkan untuk membantu mensuplay air bersih ke desa-desa setiap hari rata-rata lima sampai enam mobil tanki melayani satu desa/kelurahan," ujarnya.
"Hitungan kami, 12 kepala keluarga (KK) dilayani satu tanki, dengan asumsi rata-rata setiap desa/kelurahan di layani rata-rata 5-6 tanki air per hari," katanya menambahkan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes. Ia mengatakan menyiapkan kurang lebih 10 tangki air dari milik pemerintah serta ada tanbahan 10 lagi dari mobil sewaan agar bisa mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang benar-benar mengalami kekeringan hebat.
Andalkan Mata Air
Masalah kekeringan yang kemudian mengakibatkan debit air menipis dan berkurang dirasakan oleh 200 kepala keluarga di Desa Lolowano, Kecamatan Tanah Righu, Kabupaten Sumba Barat.
Warga di desa itu hanya mengandalakn sebuah mata air yang untuk menuju ke lokasi tersebut jaraknya kurang lebih enam kilometer.
Daniel Umbu, warga Desa Lolowano air dari PDAM sudah tak berjalan sejak Mei 2017 lalu. Sehingga masyarakat di daerah itu hanya mengandalkan mata air bernama Wee Tame yang tak pernah kering.
"Kami terpaksa menggunakan kendaraan roda dua, atau membawanya dengan kuda tetapi harus pulang pergi enam sampai tujuh kali dengan menaiki lembah," tuturnya.
Kekeringan juga tidak hanya dialami oleh masyarakat perdesaan. Masyarakat di pinggiran Kota Kupang, seperti di Kelurahan Alak juga merasakan dampak dari kekeringan tersebut.
Pasalnya, pasokan air dari PDAM juga tidak berjalan lagi. Kalaupun dipasok hanya dalam waktu 30 menit kemudian habis.
Oleh karena itu warga sekitar hanya mengandalkan sebuah lubang yang berasal dari pipa air yang bocor namun ditampung oleh warga sekitar agar bisa mendapatkan air untuk makan dan minum.
Bendungan & Embung
Untuk mengatasi kekeringan yang berkepanjangan di NTT, pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla menargetkan membangun tujuh embung di NTT sebagai bagain dari upaya jangka panjang mengatasi masalah kekeringan.
Dari tujuh bendungan itu tiga bendungan sudah dibangun. Satu bendungan bernama bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang target penggenangan air (impounding) akan dilakukan pada 2018 awal sebab hingga saat ini progresnya sudah mencapai 95,92 persen.
Kemudian yang kedua adalah bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, ditargetkan pembangunan fisiknya selesai pada 2018 sehingga 2019 sudah bisa digenangi air. Kemudian yang terakhir adalah bendungan Napungete di Kabupaten Sikka yang baru mulai dibangun pada 2017 ini.
Sementara sisanya masih dalam prores untuk pembangunan karena terkendala dengan masalah lahan yang tak pernah habis di provinsi berbasis kepulauan itu.
Di samping Bendungan, Embung juga menjadi salah satu program dari Jokowi untuk mengatasi kekeringan di berbaggai daerah dan Nusa Tenggara Timur.
Ketua Komis V DPR RI Fary Djemi Francis yang membidangi masalah Infrastruktur menyebutkan pemerintah akan terus membangun enam hingga 10 embung di sejumlah kabupaten di NTT untuk bisa menampung air hujan agar bisa dipergunakan saat musim kemarau.
"Pemerintah telah mengucurkan begitu banyak dana agar masalah kekeringan di NTT bisa diatasi, dan hampir dalam setahun semua kabupaten di NTT menganggarkan dana untuk membangun embung yang jumlahnya mencapai enam sampai sepuluh embung," ujarnya.
Untuk membangun enam sampai sepuluh embung tersebut pemerintah harus mengucurkan dana sebesar Rp1-Rp1,5 triliun dan rata-rata bisa diperkirakan sekitar Rp10 miliar untuk embung-embung di seluruh kabupaten.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan daerahnya membutuhkan 4.000 embung untuk menampung air hujan karena durasinya dan intensitas hujan akhir-akhir ini singkat dan sulit untuk tertampung dalam jangka waktu yang lama.
Hingga akhir 2016 dari target 4.000 embung, realisasinya belum mencapai sebagian dari total target. "Jika setiap tahun dibangun embung tentu maka target 4.000 embung tersebut dapat tercapai," katanya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemda Sabu Raijua. Pelaksana tugas Bupati Sabu Raijua, Nicodemus Rihi Heke mengatakan, salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di daerah itu adalah membangun embung-embung kecil maupun besar.
Pihaknya menargetkan bisa membangun 400 embung kecil dan akan tersebar di semua desa di 63 desa kelurahan di kabupaten tersebut.
Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pihaknya juga menargetkan membangun tambah 50 embung lagi dari jumlah yang ada saat ini hanya 150 embung.
"Masalah kekeringan inikan sudah setiap tahun terjadi. Nah kalau dari Pemerintah Timor Tengah Utara sendiri untuk jangka panjang ada penambahan 50 embung lagi di sejumlah desa dalam rangka mengantisipasi kekeringan tahun depan," kata Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes. Ia mengatakan menyiapkan kurang lebih 10 tangki air dari milik pemerintah serta ada tanbahan 10 lagi dari mobil sewaan agar bisa mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang benar-benar mengalami kekeringan hebat.
Andalkan Mata Air
Masalah kekeringan yang kemudian mengakibatkan debit air menipis dan berkurang dirasakan oleh 200 kepala keluarga di Desa Lolowano, Kecamatan Tanah Righu, Kabupaten Sumba Barat.
Warga di desa itu hanya mengandalakn sebuah mata air yang untuk menuju ke lokasi tersebut jaraknya kurang lebih enam kilometer.
Daniel Umbu, warga Desa Lolowano air dari PDAM sudah tak berjalan sejak Mei 2017 lalu. Sehingga masyarakat di daerah itu hanya mengandalkan mata air bernama Wee Tame yang tak pernah kering.
"Kami terpaksa menggunakan kendaraan roda dua, atau membawanya dengan kuda tetapi harus pulang pergi enam sampai tujuh kali dengan menaiki lembah," tuturnya.
Kekeringan juga tidak hanya dialami oleh masyarakat perdesaan. Masyarakat di pinggiran Kota Kupang, seperti di Kelurahan Alak juga merasakan dampak dari kekeringan tersebut.
Pasalnya, pasokan air dari PDAM juga tidak berjalan lagi. Kalaupun dipasok hanya dalam waktu 30 menit kemudian habis.
Oleh karena itu warga sekitar hanya mengandalkan sebuah lubang yang berasal dari pipa air yang bocor namun ditampung oleh warga sekitar agar bisa mendapatkan air untuk makan dan minum.
Bendungan & Embung
Untuk mengatasi kekeringan yang berkepanjangan di NTT, pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla menargetkan membangun tujuh embung di NTT sebagai bagain dari upaya jangka panjang mengatasi masalah kekeringan.
Dari tujuh bendungan itu tiga bendungan sudah dibangun. Satu bendungan bernama bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang target penggenangan air (impounding) akan dilakukan pada 2018 awal sebab hingga saat ini progresnya sudah mencapai 95,92 persen.
Kemudian yang kedua adalah bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, ditargetkan pembangunan fisiknya selesai pada 2018 sehingga 2019 sudah bisa digenangi air. Kemudian yang terakhir adalah bendungan Napungete di Kabupaten Sikka yang baru mulai dibangun pada 2017 ini.
Sementara sisanya masih dalam prores untuk pembangunan karena terkendala dengan masalah lahan yang tak pernah habis di provinsi berbasis kepulauan itu.
Di samping Bendungan, Embung juga menjadi salah satu program dari Jokowi untuk mengatasi kekeringan di berbaggai daerah dan Nusa Tenggara Timur.
Ketua Komis V DPR RI Fary Djemi Francis yang membidangi masalah Infrastruktur menyebutkan pemerintah akan terus membangun enam hingga 10 embung di sejumlah kabupaten di NTT untuk bisa menampung air hujan agar bisa dipergunakan saat musim kemarau.
"Pemerintah telah mengucurkan begitu banyak dana agar masalah kekeringan di NTT bisa diatasi, dan hampir dalam setahun semua kabupaten di NTT menganggarkan dana untuk membangun embung yang jumlahnya mencapai enam sampai sepuluh embung," ujarnya.
Untuk membangun enam sampai sepuluh embung tersebut pemerintah harus mengucurkan dana sebesar Rp1-Rp1,5 triliun dan rata-rata bisa diperkirakan sekitar Rp10 miliar untuk embung-embung di seluruh kabupaten.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan daerahnya membutuhkan 4.000 embung untuk menampung air hujan karena durasinya dan intensitas hujan akhir-akhir ini singkat dan sulit untuk tertampung dalam jangka waktu yang lama.
Hingga akhir 2016 dari target 4.000 embung, realisasinya belum mencapai sebagian dari total target. "Jika setiap tahun dibangun embung tentu maka target 4.000 embung tersebut dapat tercapai," katanya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemda Sabu Raijua. Pelaksana tugas Bupati Sabu Raijua, Nicodemus Rihi Heke mengatakan, salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di daerah itu adalah membangun embung-embung kecil maupun besar.
Pihaknya menargetkan bisa membangun 400 embung kecil dan akan tersebar di semua desa di 63 desa kelurahan di kabupaten tersebut.
Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pihaknya juga menargetkan membangun tambah 50 embung lagi dari jumlah yang ada saat ini hanya 150 embung.
"Masalah kekeringan inikan sudah setiap tahun terjadi. Nah kalau dari Pemerintah Timor Tengah Utara sendiri untuk jangka panjang ada penambahan 50 embung lagi di sejumlah desa dalam rangka mengantisipasi kekeringan tahun depan," kata Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes.
