"Sampai saat ini kami belum menikmati yang namanya kartu KIP, KIS dari anak-anak kami menempuh pendidikan dari TK hingga SMA," kata Maria Pareira di Kupang, Senin.
Ia mengatakan hal itu dalam audiensi antara Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya bersama unsur Forkompimda dengan ribuan warga eks Timor Timur yang diwakili Ketua Uni Timor Aswain (UNTAS) Eurico Guterres bersama sekitar 50 keluarga pejuang eks Timor Timur.
"Saya mau menyampaikan aspirasi para perempuan, mereka yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang selama ini memperjuangkan nasibnya namun sampai di tengah jalan tidak bisa mendapatkan apa yang sangat dibutuhkan," katanya.
Maria mengatakan sudah 18 tahun sejak warga eks Timor Timur memilih bergabung dengan Merah Putih masih kesulitan mengakses program-prgoram bermanfaat yang diadakan pemerintah pusat seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk membiaya pendidikan anak-anak, lanjutnya, ibu-ibu rumah tangga yang merupakan keluarga pejuang pro-integrasi saat lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI mengandalkan hasil pertanian dari lahan yang sangat terbatas.
"Sampai anak-anak kami dari TK sampai SMA kami mencari dan menjual sayur-sayuran di pasar untuk menyekolakan mereka," katanya.
Selain itu, lanjutnya, akses bagi warga eks Timor Timur untuk mengakses pekerjaan juga sangat terbatas karena banyak yang tidak diterima.
"Anak-anak kami sulit sekali diterima sebagai pegawai negeri sipil, sebagai prajurit tentara maupun anggota polisi," katanya menambahkan kondisi ini menyulitkan mereka apalagi yang sudah menjanda.
Ia berharap, Pemerintah Indonesia bisa mengawal dengan baik realisasi program pro-rakyat seperti KIP dan KIS sehingga dipastikan menjangkau warga eks Timor Timur yang tetap setia mempertahankan NKRI.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam kesempatan itu kembali menegaskan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak diskriminatif dalam penyaluran KIP maupun KIS.
"Tidak boleh ada diskriminasi untuk pembagian KIP dan KIS, berikan kepada masyarakat kita yang berhak dan betul-betul membutuhkan," katanya.
Gubernur dua periode itu mengatakan, akan memeriksa penyaluran kartu itu di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di lingkup pemerintahannya.
Santun beraspirasi
Gubernur Lebu Raya juga memuji sekaligus mengapresiasi aksi ribuan warga eks Timor Timur yang telah menyampaikan pendapatnya lewat orasi yang santun dan tertib dalam unjuk rasa di Kupang, Senin.
"Saya mengapresiasi aksi unjuk rasa saudara-saudariku warga eks pejuang Timor Timur ini karena berjalan tertib dan disampaikan secara santun dan baik," katanya.
Menurut Gubernur dua periode itu, ketika aspirasi disampaikan secara santun tanpa adanya paksaan atau kekerasan maka peluang terbuka dan memungkin dapat terealisasi.
Ia mengaku telah mendengar dan memahami sejumlah poin utama aspirasi terkait nasib ribuan keluarga pejuang eks Timor Timur yang terus diperjuangkan dari tahun 2010 sampai saat ini.
"Saya berjanji aspirasi yang disampaikan saudara-saudaraiku ini segera saya tindaklanjuti ke Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Gubernur juga mengapresiasi upaya pembatalan aksi unjuk rasa yang semula direncanakan akan digelar serentak berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu dan sekitarnya.
"Saya berterima kasih karena aksi di Perbatasan dibatalkan karena kalau itu terjadi dampaknya sangat riskan bisa membias kemana-mana, termasuk berpengaruh terhadap warga di sebelah (Timor Leste)," katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Lebu Raya juga mengajak warga eks Timor Timur untuk tetap bersama-sama membangun Indonesia di Nusa Tenggara Timur.
"Kita selalu bergandengan tangan untuk bersama membangun daerah ini secara bertahap dan terus menerus hingga nanti semuanya bisa mendapatkan kesejahteraan yang adil dan merata," katanya.
Ia juga meminta agar aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan tetap pada koridor menjaga ketertiban dan keamanan bersama sehingga tidak menyusahkan masyarakat lainnya di provinsi itu.
Dalam pantauan, di akhir audiensi bersama perwakilan warga eks Timor Timor itu, Gubernur didampingi pimpinan unsur Forkompimda menyambangi dan menyapah ribuan warga eks Timor Timur yang menunggu di halaman Kantor Gubernur NTT.
Di bawah koordinasi pimpinan aksi Eurico Guterres, ribuan massa secara bertahap membubarkan diri dengan tertib dan lancar dalam pengamanan aparat kepolisian setempat sekitar Pkl 14.00 Wita.
"Saya mengapresiasi aksi unjuk rasa saudara-saudariku warga eks pejuang Timor Timur ini karena berjalan tertib dan disampaikan secara santun dan baik," katanya.
Menurut Gubernur dua periode itu, ketika aspirasi disampaikan secara santun tanpa adanya paksaan atau kekerasan maka peluang terbuka dan memungkin dapat terealisasi.
Ia mengaku telah mendengar dan memahami sejumlah poin utama aspirasi terkait nasib ribuan keluarga pejuang eks Timor Timur yang terus diperjuangkan dari tahun 2010 sampai saat ini.
"Saya berjanji aspirasi yang disampaikan saudara-saudaraiku ini segera saya tindaklanjuti ke Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Gubernur juga mengapresiasi upaya pembatalan aksi unjuk rasa yang semula direncanakan akan digelar serentak berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu dan sekitarnya.
"Saya berterima kasih karena aksi di Perbatasan dibatalkan karena kalau itu terjadi dampaknya sangat riskan bisa membias kemana-mana, termasuk berpengaruh terhadap warga di sebelah (Timor Leste)," katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Lebu Raya juga mengajak warga eks Timor Timur untuk tetap bersama-sama membangun Indonesia di Nusa Tenggara Timur.
"Kita selalu bergandengan tangan untuk bersama membangun daerah ini secara bertahap dan terus menerus hingga nanti semuanya bisa mendapatkan kesejahteraan yang adil dan merata," katanya.
Ia juga meminta agar aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan tetap pada koridor menjaga ketertiban dan keamanan bersama sehingga tidak menyusahkan masyarakat lainnya di provinsi itu.
Dalam pantauan, di akhir audiensi bersama perwakilan warga eks Timor Timor itu, Gubernur didampingi pimpinan unsur Forkompimda menyambangi dan menyapah ribuan warga eks Timor Timur yang menunggu di halaman Kantor Gubernur NTT.
Di bawah koordinasi pimpinan aksi Eurico Guterres, ribuan massa secara bertahap membubarkan diri dengan tertib dan lancar dalam pengamanan aparat kepolisian setempat sekitar Pkl 14.00 Wita.
