Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang bersinergi dalam memperluas akses keadilan melalui pembentukan 178 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa/kelurahan.
Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba di Kupang, Kamis, menegaskan bahwa keberadaan Posbakum yang terintegrasi dengan Peraturan Bupati merupakan bagian dari ekosistem hukum dan kesejahteraan sosial yang utuh.
“Keadilan kini tidak lagi hanya ditegakkan di ruang sidang, tetapi juga di balai desa, rumah masyarakat, dan dalam relasi sosial sehari-hari,” ujarnya.
Silvester menekankan bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga hukum, Kabupaten Kupang berpotensi menjadi model percontohan implementasi keadilan inklusif di NTT.
Ia berharap keberadaan Posbakum dapat menjadi wadah dan upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak hukumnya secara mandiri.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas materi muatan hukum daerah agar selaras dengan nilai keadilan, serta pembudayaan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Mari kita rawat dan jaga keberadaan Posbakum desa/kelurahan ini sebagai warisan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, simbol hadirnya negara di tengah masyarakat. Karena ketika kita melayani hukum dengan integritas, maka hukum pun akan melayani masyarakat dengan keadilan,” kata Silvester.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi hukum yang berpihak kepada rakyat melalui Posbakum sebagai bentuk layanan hukum gratis.
Kegiatan pembentukan Posbakum tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang dengan dihadiri oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kupang.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Silvester didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkum NTT, Yunus Bureni.
Kehadiran jajaran Kementerian Hukum disambut hangat oleh Bupati Kupang Yosef Lede yang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat di wilayahnya.