Demokrat NTT sudah jajaki mitra koalisi hadapi Pilkada 2020
Jumat, 21 Juni 2019 15:13 WIB
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT Ferdinandus Leu. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjajaki mitra koalisi untuk bersama-sama mengusung calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 mendatang.
"Sementara ini kami masih melakukan komunikasi dengan partai-partai politik dalam rangka koalisi pilkada," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdinandus Leu kepada ANTARA di Kupang, Jumat (21/6).
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020, akan digelar pilkada serentak pada sembilan kabupaten, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada di Pulau Flores, Sumba Timur, Sumba Barat di Pulau Sumba, Sabu Raijua, Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor.
"Kami baru selesai menggelar rapat pimpinan daerah di Kupang. Salah satu agendanya adalah persiapan menuju pilkada serentak 2020 pada sembilan kabupaten di NTT," katanya dan menambahkan Rapimda juga memutuskan agar DPD Partai Demokrat NTT segera berkoordinasi dengan DPP untuk mendapatkan petunjuk teknis (juknis) terbaru.
Keputusan lain adalah DPD PD NTT melalui Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD), dan Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) segera melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dengan sembilan Dewan Pengurus Cabang (DPC).
Dia menambahkan, Partai Demorat membuka ruang bagi para kader dan nonkader yang ingin mencalonkan diri sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain hasil survei.
Rapim juga memerintahkan struktur partai untuk segera melakukan komunikasi, dalam rangka penjajakan pra-penjaringan dengan kader/tokoh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan partai-partai politik, serta proses pendaftaran bakal calon sudah bisa dilaksanakan pada September 2019.
Baca juga: Demokrat Utamakan Kader Partai
Baca juga: DPD Partai Demokrat NTT tolak KLB
"Sementara ini kami masih melakukan komunikasi dengan partai-partai politik dalam rangka koalisi pilkada," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdinandus Leu kepada ANTARA di Kupang, Jumat (21/6).
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020, akan digelar pilkada serentak pada sembilan kabupaten, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada di Pulau Flores, Sumba Timur, Sumba Barat di Pulau Sumba, Sabu Raijua, Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor.
"Kami baru selesai menggelar rapat pimpinan daerah di Kupang. Salah satu agendanya adalah persiapan menuju pilkada serentak 2020 pada sembilan kabupaten di NTT," katanya dan menambahkan Rapimda juga memutuskan agar DPD Partai Demokrat NTT segera berkoordinasi dengan DPP untuk mendapatkan petunjuk teknis (juknis) terbaru.
Keputusan lain adalah DPD PD NTT melalui Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD), dan Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) segera melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dengan sembilan Dewan Pengurus Cabang (DPC).
Dia menambahkan, Partai Demorat membuka ruang bagi para kader dan nonkader yang ingin mencalonkan diri sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain hasil survei.
Rapim juga memerintahkan struktur partai untuk segera melakukan komunikasi, dalam rangka penjajakan pra-penjaringan dengan kader/tokoh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan partai-partai politik, serta proses pendaftaran bakal calon sudah bisa dilaksanakan pada September 2019.
Baca juga: Demokrat Utamakan Kader Partai
Baca juga: DPD Partai Demokrat NTT tolak KLB
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya tangani kasus dugaan hoaks terkait SBY
06 January 2026 14:29 WIB
Kejaksaan tetapkan Ketua DPD Demokrat NTB jadi tersangka gratifikasi DPRD NTB
20 November 2025 15:04 WIB
Prabowo mengaku mempelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi
26 February 2025 4:30 WIB
Presiden Prabowo ungkap alasan rekrut menteri-menteri dari kepemimpinan SBY
26 February 2025 4:26 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB