"Ada beberapa laporan dari sejumlah pengusaha di NTT yang mengeluh soal sulitnya mereka mendapatkan akses pengangkutan barang melalui kapal tol laut," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis di Kupang, Jumat (18/1).
Menurut Fary, dari laporan yang disampaikan tersebut antara lain menyangkut informasi yang berbelit-belit dari pihak PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terkait dengan pemanfaatan kapal tol laut.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa pihak PT Pelni justru menyuruh para pengusaha untuk mendaftar ke manajemen ekspedisi untuk memroses pengangkutan barangnya.
Akibatnya, kata Fary, biaya angkut kontainer yang seharusnya murah justru menjadi sangat mahal, karena mereka menggunakan jasa ekspedisi.
"Kalau menggunakan jasa kapal tol, biaya pengiriman barang melalui kontainer kan hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta, tetapi karena menggunakan jasa ekspedisi maka harganya melambung sampai Rp10 juta," ujarnya.
Baca juga: Tol Laut Diharapkan Singgahi Semua Daerah
Menurut Fary, ini adalah sebuah permainan tingkat tinggi, sebab pengiriman barang tersebut menggunakan jasa ekspedisi, namun pada saat pengiriman malah menggunakan kapal tol laut.
"Jadi ada semacam kong kalikong antara pihak penerima subsidi dengan ekspedisi setempat. Kondisi inilah yang dikeluhkan para pengusaha kepada saya," ujarnya.
Selama ini, kata dia, jika ada pengusaha yang ingin mengirim barang ke Pulau Jawa atau keluar NTT, pihak PT Pelni selalu menyatakan bahwa kapal tol laut sudah penuh. "Kami akan terus mendalami masalah ini untuk mencari tahu kebenarannya," katanya menegaskan.
Sementara itu Kepala Pelni Cabang Kupang Ishak Gerald saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kapal tol laut milik PT Pelni tidak pernah beroperasi di Kupang.
"Tidak benar itu. Kapal tol laut milik PT Pelni tidak ada yang beroperasi di Kupang. Mungkin beliau (Fary Francis) salah menerima informasi," ujar dia.
Ia menyebutkan kapal tol laut yang beroperasi di NTT hanya menyinggahi Pulau Rote, Pulau Sabu, serta Kalabahi di Kabupaten Alor.
"Mungkin saja kapal tol laut yang dimaksud itu dioperasikan pihak swasta, sebab ada kapal tol laut yang dilelang ke pihak swasta," demikian Ishak Gerald.
Baca juga: Ekonom: Program Tol Laut Tekan HST
Baca juga: Tol Laut Kurangi Disparitas Harga
