Ekonomi NTT Tumbuh 5,6 Persen

Senin, 19 Desember 2016 17:16 WIB

Kepala Kantor Perwakilan BI Nusa Tenggara Timur Naek Tigor Sinaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTT pada 2017 berada pada kisaran 5,2 - 5,6 persen.

Dari sisi investasi, Pemerintah Provinsi NTT sangat optimistis mampu mencapai target investasi sebesar Rp2 triliun sebagaimana yang ditergetkan oleh BKPM RI.

Kupang (Antara NTT) - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah ini pada kisaran 5,2 - 5,6 persen pada 2017 yang dipicu oleh peningkatan konsumsi rumah tangga serta investasi.

Dari sisi konsumsi, perbaikan pendapatan petani terjadi sebagai dampak dari peningkatan produksi seiring dengan perbaikan sarana irigasi dan perairan serta meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) yang dapat mendorong peningkatan belanja masyarakat.

Sementara peningkatan dari sisi investasi, diperkirakan masih terjadi seiring dengan realisasi proyek-proyek pemerintah, di antaranya berupa infrastruktur sumber daya alam serta perbaikan konektivitas yang ditopang oleh investasi swasta, terutama di bidang perkebunan dan pariwisata.

Kepala Kantor Perwakilan BI Nusa Tenggara Timur Naek Tigor Sinaga berpendapat masih relatif rendahnya inflasi di tahun 2016 serta adanya potensi kenaikan harga minyak dunia di tahun 2017 mengakibatkan meningkatnya perkiraan inflasi NTT pada kisaran 4,4 persen - 4,8 persen, meskipun masih dalam rentang target Bank Indonesia yaitu sebesar 4?1 persen.

Untuk itu, diharapkan adanya peningkatan sinergitas dan koordinasi dalam ruang lingkup Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPDI), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota demi menjaga laju inflasi tahun 2017 yang rendah dan stabil.

Dari sisi investasi, Pemerintah Provinsi NTT sangat optimistis mampu mencapai target investasi sebesar Rp2 triliun sebagaimana yang ditergetkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT Semuel Rebo mengatakan tingkat investasi untuk semester II Triwulan III/2016 ini sudah mencapai Rp1,5 triliun, sehingga dalam beberapa waktu ke depan akan ada peningkatan hingga mencapai Rp2 triliun sebagaimana yang diharapkan.

Target investasi yang ditetapkan sebesar Rp2 triliun itu sama dengan periode 2015 dimana pada saat itu bisa melampaui target hingga Rp3,5 triliun.

Peningkatan nilai investasi disumbang oleh investasi tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan nilai investasi sekitar Rp1,3 triliun.

Dari rincian data yang ada, realisasi periode semester I/2016 tercatat Rp1,2 triliun. Jumlah itu meningkat pada periode semester II/2016 sebesar Rp269,5 miliar.

Penambahan jumlah investasi tersebut disebabkan adanya pengembangan dan peningkatan sejumlah fasilitas pendukung dari investasi yang sudah ada di berbagai daerah di provinsi selaksa pulau itu.

Ada sebanyak 62 jenis investasi di daerah ini, yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 19 perusahaan dan Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 43 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, investasi yang bergerak di sektor primer, untuk PMDN berjumlah 11 perusahaan dan tiga perusahaan berjenis PMA. Di sektor sekunder ada tiga perusahaan PMDN yang menginvestasikan modalnya, sementara PMA tidak ada.

Sedangkan untuk investasi di sektor tersier, ada terdapat 27 perusahaan berjenis PMDN dan 14 perusahaan jenis PMA yang berinvestasi dengasn pelibatan tenaga kerja lokal sebanyak 2.518 orang yang memenuhi standar yang diwajibkan.

Dari jumlah itu, yang terserap di perusahaan asing sebanyak 2.033 orang tenaga kerja, dengan jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.022 orang dan selebihnya 11 orang tenaga kerja asing, sedang untuk jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan dalam negeri sebanyak 485 orang, dengan jumlah tenaga kerja Indonesia berjumlah 479 orang dan sisanya enam orang merupakan tenaga kerja asing.

Semual Rebo mengatakan jika perusahaan itu menerapkan investasi terintegrasi maka izin prinsip menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini BKPMD provinsi. Sementara untuk perusahaan lainnya menjadi kewenangan pemetintah kabupaten dan kota tempat di mana perusahaan itu beroperasi.

Dalam hubungan dengan itu, ia berharap akan ada kesadaran bagi seluruh perusahaan dan investor yang akan menanamkan modalnya di NTT dengan modal investasi dasar Rp500 juta, bisa tertib dan mengurus izin prinsipnya untuk kepentingan keberlangsungan usahanya.

Adanya iklim investasi yang menggairah tersebut, ikut pula mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini pada kisaran antara 5,0 sampai 5,4 persen pada Triwulan IV/2016, selain realisasi belanja pemerintah yang ikut mendorong pertumbuhan perekonomian NTT.

Dengan mencermati berbagai kondisi tersebut, Naek Tigor Sinaga berpendapat akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi NTT pada kisaran 5,6 persen pada 2017.

Inflasi rendah
Bank Indonesia juga mencatat bahwa pada triwulan III-2016 hingga November 2016, inflasi di NTT hanya mencapai 3,02 persen (yoy) atau jauh lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,58 persen. Secara kumulatif dari bulan Januari hingga November 2016 (year to date/ytd), angka inflasi NTT hanya 0,55 persen atau jauh lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 2,59 persen.

Menurut Naek Tigor Sinaga, inflasi kumulatif tersebut merupakan capaian terendah ke-2 secara nasional setelah Provinsi Sulawesi Tengah yang hanya mencapai 0,34 persen. Capaian inflasi yang rendah tersebut tidak terlepas dari terkendalinya laju kenaikan harga dan lima kali terjadi deflasi pada Februari, Maret, Juli, Agustus dan September 2016.

Namun, pergerakan inflasi yang secara historis cukup tinggi pada akhir tahun sebagai dampak meningkatnya permintaan menjelang perayaan Natal dan liburan sekolah, serta menurunnya pasokan beberapa komoditas akibat faktor cuaca, perlu diwaspadai bersama.

Dari sisi kelembagaan, kata Naek Tigor Sinaga, yang perlu dibanggakan adalah telah terbentuknya TPID di masing-masing kabupaten/kota se-NTT yang diharapkan dapat bekerja sama yang lebih erat lagi guna mencapai inflasi yang rendah dan stabil di provinsi berbasis kepulauan ini.

Sementara itu, pengamat ekonomi Dr James Adam mengatakan dalam upaya mendorong produk unggulan daerah terutama kerajinan tenun ikat, pihaknya juga telah memberikan dukungan berupa bantuan teknis serta sarana produksi kepada beberapa kelompok pengrajin.

Selain itu untuk meningkatkan akses pemasaran kelompok pengrajin tersebut juga diikut sertakan pada event-event pameran yang dilaksanakan Bank Indonesia di Jakarta, Surabaya dan Manado. Untuk ke depannya, perlu dirancang strategi pemasaran yang tidak hanya bergantung pada pelaksanaan event-event pameran, namun perlu dirintis strategi penjualan produk melalui sarana media online.

Komitmen BI kepada UMKM di NTT juga tampaknya tidak sia-sia karena dari Januari-Oktober 2016 tercatat kredit perbankan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UKMK) di daerah ini mencapai Rp7,3 triliun atau meningkat secara tahunan sebesar 19,3 persen.

Sementara, pangsa kredit UMKM di daerah ini juga tercatat cukup besar mencapai 32,6 persen atau sepertiga dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp22,5 triliun, dan angka ini jauh lebih tinggi dari pangsa kredit UKMK secara nasional yang hanya mencapai 20,3 persen.

Dengan berbagai elemen-elemen pendukung tersebut, Naek Tigor Sinaga tampaknya tidak terlalu berlebihan jika memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTT 2017 berada pada kisaran 5,2 - 5,6 persen.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.