"Pemindahan imigran ke Pulau Ndana itu tidak mudah, butuh kesiapan fasilitas, bagaimana rumah, air, listrik dan lainnya untuk kehidupan mereka jika dipindahkan di sana. Jadi tidak gampang," kata Tadeus kepada Antara di Kupang, Rabu (23/1).
Dikatakannya hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memindahkan ratusan imigran yang saat ini sedang menanti proses suaka di Kota Kupang ke Pulau Ndana.
Saat ini tercatat sebanyak 485 pencari suaka yang ditampung Rudenim (Rumah Detensi Imigran) Kupang serta sejumlah hotel di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur..
Tadeus mengatakan, pemindahan imigran ini bisa dilakukan untuk menghindari adanya gangguan keamanan dalam kehidupan sosial bersama warga lokal di kemudian hari.
Menurutnya, namun rencana pemindahan ini membutuhkan pesiapan secara teknis terutama fasilitas pendukung kehidupan para imigran di lokasi tujuan.
Baca juga: Penempatan imigran di Pulau Ndana patut diapresiasi
Apalagi lokasi pemindahan yang jauh dan masih terisolasi di Pulau Ndana yang merupakan pulau paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Hal-hal teknis seperti fasilitas ini, tidak diatur dalam hukum internasional sehingga tergantung bagaimana koodinasi dengan pihak-pihak terkait," katanya.
Ia menyarankan agar Pemerintah NTT berkoordinasi lagi dengan pihak IOM dan UNHCR yang selama ini menanggung kehidupan para imigran.
Tadeus mengaku, belum mengetahui secara pasti apakah biaya untuk mempersiapakan fasilitas pendukung di lokasi pemindahan itu akan dibebankan pada pemerintah atau pihak IOM dan UNHCR.
"Tentunya kita berharap tidak dibebankan ke daerah kita dengan kondisi anggaran terbatas ini karena sudah ada organisasi dunia yang menanggung mereka," katanya.
Baca juga: NTT usulkan pemindahan imigran ke Pulau Ndana
Baca juga: Para imigran berunjuk rasa di kantor IOM Kupang
