Bappenas dukung Anggur Merah untuk NTT

id Bappenas

Bappenas dukung Anggur Merah untuk NTT

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) NTT dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020 di Kupang, Jumat (29/3) malam. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mendukung penuh kelanjutan program Desa Mandiri Anggur Merah di NTT sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan di daerah ini.
Kupang (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mendukung penuh kelanjutan program Desa Mandiri Anggur Merah di Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.

"Selain Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah), kami juga mendukung program hibah desa wisata serta program kemitraan pengembangan ekonomi umat melalui kelembagaan agama," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro, di Kupang, Jumat (29/3) malam.

Dia mengemukakan hal itu, dalam arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) NTT dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020.

"Permasalahan mendasar di NTT adalah masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM. Untuk itu, kebijakan pembangunan NTT di 2020 perlu diarahkan dengan melanjutkan beberapa program inovatif yang disasar untuk masalah kemiskinan dengan berbasis desa, seperti Program Anggur Merah," katanya.

Selain itu, untuk meningkatkan IPM, program vokasi dan peningkatan kualitas guru perlu menjadi prioritas di bidang pendidikan.

Sementara di bidang kesehatan, Pemerintah NTT perlu memprioritaskan peningkatan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan stunting, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta menggalakkan gerakan hidup sehat.

Menteri Bambang menjelaskan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan pada 11-15 Maret lalu, yaitu merupakan forum interaksi dan diskusi untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan antar daerah.

Menurut dia, organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT telah mengajukan 2.124 usulan, dengan 269 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 32 persen diantaranya disetujui K/L.

Sementara OPD kabupaten/kota di NTT mengajukan 5.593 usulan, dengan 177 diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, namun belum ada yang disetujui oleh K/L, kata Menteri Bambang.

Baca juga: Bappenas mempertajam rancangan RKP NTT 2020
Baca juga: Kemiskinan di NTT masih di atas nasional, kata Bappenas