Kupang, NTT (ANTARA) - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, Dr. Roland E. Fanggidae menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 secara wilayah dan sektoral belum merata dan optimal di provinsi berbasis kepulauan tersebut.
“Realisasi KUR 2025 di NTT mencapai Rp2,75 triliun. Secara persentase masih di kategori positif karena berada di angka 94,5 persen dari target tahun 2025. Namun, perlu perhatian bersama terkait sebaran dan sektor,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu di Kupang, Selasa.
Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTT mencatat per 30 Desember 2025, KUR NTT tersalur kepada 64.853 debitur dengan nilai Rp2,75 triliun dari target Rp2,91 triliun.
Menurut Roland, realisasi tersebut sebenarnya sudah terdistribusi dengan baik. Namun, secara geografis penyaluran masih didominasi Kota Kupang dengan Rp296,24 miliar untuk 3.770 debitur dan Kabupaten Sikka sebesar Rp195,97 miliar untuk miliar untuk 5.127 debitur, sedangkan yang terendah di Kabupaten Malaka Rp16,10 miliar (105 debitur) dan Kabupaten Sabu Raijua Rp5,07 miliar (134 debitur).
“Selain dari sisi geografis, kelemahan berikutnya ada pada kategori industri,” ujarnya.
Ia menjelaskan penyaluran berdasarkan sektor masih didominasi perdagangan besar dan eceran (52,58 persen). Padahal, sektor pertanian menjadi penyumbang utama di NTT, tetapi masih banyak pelaku usaha pertanian belum memanfaatkan KUR, begitu pula pada sektor perikanan.
“Ada plus minusnya. Secara realisasi nominal kita positif, tetapi dari distribusinya belum merata. Karena margin perdagangan keuntungannya tipis, sehingga dalam satu tahun pelaku perdagangan hanya memperoleh pelipatgandaan KUR yang sangat minim,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kelemahan terbesar dalam konteks KUR adalah rendahnya literasi keuangan di masyarakat tingkat bawah. Hal ini terlihat dari sebaran pemanfaatan yang mayoritas ada di Kota Kupang, tetapi di wilayah lain jauh lebih sedikit. Selain itu, ada pula penyalahgunaan KUR untuk konsumtif sehingga tidak produktif mendukung usaha.
“Ke depan perlu ada koordinasi lintas sektoral yang semakin baik. Jika hanya mengandalkan perbankan untuk pendistribusian KUR, sisi literasi belum optimal terkelola,” kata Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT itu.
Ia menambahkan, keterlibatan pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi, misalnya melalui pengiriman mahasiswa KKN, dapat menjadi solusi cepat untuk meningkatkan literasi keuangan bagi target penerima KUR.
Menurutnya, dengan mengakses KUR, masyarakat bisa memperoleh pinjaman berbunga rendah serta memutus mata rantai pinjaman ilegal, yang bertujuan mengangkat usaha masyarakat bawah, karena selama ini banyak yang ingin meningkatkan mutu usaha tetapi kekurangan modal.
“Untuk 2026, fokus pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi KUR, literasi keuangan pada masyarakat bawah, dan memastikan sektor-sektor unggulan daerah mendapatkan prioritas penyaluran,” ujarnya.
