TP PKK NTT memperkuat kolaborasi tangani tiga persoalan utama

Jumat, 10 April 2026 17:15 WIB

Ketua TP PKK NTT Mindriyati Astiningsih (kanan) dalam rapat koordinasi organisasi perempuan dan mitra pembangunan di Kupang, Jumat, (10/4/2026). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menangani tiga persoalan utama di daerah itu melalui rapat koordinasi yang melibatkan organisasi perempuan dan mitra pembangunan.

Tiga persoalan tersebut meliputi kemiskinan, stunting, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengajak kita semua memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan, stunting, dan kekerasan. Selain itu, penting juga untuk menyusun peta potensi kerja sama antarorganisasi dan mitra pembangunan agar berkelanjutan,” kata Ketua TP PKK NTT Mindriyati Astiningsih di Kupang, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan rapat koordinasi organisasi perempuan dan mitra pembangunan di Provinsi NTT.

Ia menyebutkan angka kemiskinan di NTT masih berada di kisaran 17,5 persen atau sekitar 1,03 juta orang, yang menjadikan provinsi ini sebagai salah satu dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Selain itu, prevalensi stunting di beberapa kabupaten masih berada di atas 20 persen, seperti Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Barat.

Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT juga mengalami tren peningkatan. Berdasarkan laporan hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 543 korban.

“Ironisnya, pelaku kekerasan justru banyak berasal dari lingkungan terdekat, seperti orang tua, keluarga, maupun teman sebaya,” katanya.

Menurut dia, ketiga persoalan tersebut serta berbagai faktor penyebab dan dampaknya, saling berkaitan dan memperlihatkan adanya kerentanan dalam keluarga.

“Jadi, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau terpisah, tetapi harus melalui pendekatan holistik, kolaboratif, dan terintegrasi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, lanjut dia, TP PKK bersama organisasi perempuan dan mitra pembangunan memiliki peran strategis.

“Saya yakin di antara kita ada banyak program yang sejenis, namun belum terkoordinasi dengan baik. Karena itu, mari kita saling bersinergi agar program-program tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penting untuk membangun komunikasi yang efektif agar setiap program yang nantinya dijalankan dapat saling melengkapi dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

Adapun peserta rakor tersebut terdiri dari organisasi perempuan di lingkup Provinsi NTT, mitra pembangunan pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, lembaga vertikal, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga perbankan, dengan total peserta sekitar 250 orang.