DJPb NTT: Realisasi anggaran pengendalian inflasi capai Rp146,74 miliar

Kamis, 7 Mei 2026 09:55 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan). (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DJPb NTT) mencatat realisasi anggaran pengendalian inflasi di daerah itu mencapai Rp146,74 miliar hingga April 2026, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.

“Hingga April 2026, realisasi anggaran yang dialokasikan untuk program pengendalian inflasi telah mencapai 24,93 persen atau sebesar Rp146,74 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Rabu.

Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga di masyarakat.

“Penyerapan anggaran difokuskan pada empat pilar utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K),” jelasnya.

Pada pilar keterjangkauan harga, realisasi mencapai 13,07 persen yang dialokasikan khusus untuk Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Dengan capaian realisasi ini menunjukkan bahwa program-program intervensi harga melalui GPM berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Sementara pada intervensi ketersediaan pasokan, realisasi mencapai 17,77 persen dari pagu Rp103,62 miliar, yang digunakan untuk alat dan mesin pertanian serta pemeliharaan jaringan irigasi, pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah, serta jaringan Irigasi di sentra produksi lumbung pangan.

Untuk kelancaran distribusi, realisasi mencapai 26,48 persen atau Rp128,16 miliar yang difokuskan pada konektivitas transportasi darat, laut, udara serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Adapun pada pilar komunikasi efektif, realisasi mencapai 19,59 persen atau Rp148,13 juta.

“Melalui pilar ini, pemerintah secara aktif melakukan diseminasi informasi mengenai ketersediaan stok pangan dan perkembangan harga terkini secara transparan. Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, mencegah perilaku panic buying, dan menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat tetap stabil,” kata Adi.

Memasuki triwulan II, Kanwil DJPb Propinsi NTT mendorong satuan kerja untuk melakukan akselerasi belanja dengan fokus pada antisipasi tantangan cuaca yang berpotensi memicu lonjakan permintaan.

“Alokasi dan progres realisasi anggaran untuk pengendalian inflasi, diharapkan mampu untuk terus secara efektif mendukung kelancaran aktivitas ekonomi yang didukung dengan ketersediaan pasokan dan kemampuan daya beli masyarakat,” katanya.