DJPb NTT: Anggaran infrastruktur konektivitas capai Rp536,5 miliar

Selasa, 19 Mei 2026 13:32 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan. (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur menyebut anggaran infrastruktur konektivitas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di provinsi tersebut mencapai Rp536,5 miliar guna mempercepat pembangunan dan memperkuat mobilitas serta distribusi logistik di daerah kepulauan.

“Hingga pertengahan Mei 2026, alokasi DIPA 2026 untuk satuan kerja lingkup Kemenhub di wilayah NTT mencapai Rp827,88 miliar, di mana porsi terbesar dialokasikan langsung untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp536,52 miliar atau sekitar 64,8 persen dari total anggaran,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa.

Adapun alokasi tersebut sebagai langkah strategis guna memastikan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pemerataan ekonomi di daerah kepulauan serta perbatasan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan efisien.

“Sampai dengan saat ini, realisasi keuangan untuk Program Infrastruktur Konektivitas telah mencapai Rp189,05 miliar. Jika digabungkan dengan Program Dukungan Manajemen, total realisasi anggaran Kemenhub di NTT telah menyentuh Rp346,36 miliar atau sebesar 41,84 persen dari keseluruhan pagu,” katanya.

Ia menjelaskan pengembangan konektivitas di NTT difokuskan pada tiga matra transportasi utama, yakni laut, udara, dan darat, guna memutus isolasi geografis wilayah kepulauan.

Sektor transportasi laut menjadi porsi terbesar dengan alokasi untuk infrastruktur konektivitas Rp152,89 miliar dan pelayanan publik Rp138,18 miliar, termasuk operasional kapal perintis, serta dukungan keselamatan sebesar Rp70,02 miliar.

Di sektor udara, pemerintah mengalokasikan Rp42,68 miliar untuk pembangunan infrastruktur, didukung pemeliharaan prasarana bandara Rp50,43 miliar, serta anggaran penunjang teknis dan pelayanan publik masing-masing Rp32,12 miliar dan Rp13,74 miliar.

Sementara itu, sektor darat mendapat alokasi Rp37,72 miliar untuk pembangunan infrastruktur konektivitas dan Rp10,51 miliar untuk peningkatan keselamatan transportasi.

Adi juga menyampaikan pemerataan anggaran berbasis wilayah dilakukan untuk memastikan pembangunan konektivitas menjangkau seluruh daerah secara merata.

Kabupaten Kupang menjadi simpul utama logistik dengan alokasi anggaran terbesar mencapai Rp201,81 miliar dan realisasi Rp68,41 miliar.

Selain itu, anggaran konektivitas juga diarahkan ke sejumlah wilayah strategis, antara lain Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp107,05 miliar (realisasi Rp33,32 miliar), Kota Kupang Rp88,29 miliar (Rp36,57 miliar), Kabupaten Nagekeo Rp80,38 miliar (Rp43,60 miliar), Kabupaten Sikka Rp68,10 miliar (Rp29,61 miliar), serta Kabupaten Manggarai Barat Rp52,69 miliar (Rp22,23 miliar).

Alokasi tersebut juga menjangkau pulau-pulau terluar seperti Rote Ndao (Rp10,21 Miliar), Alor (Rp33,08 Miliar), dan Sabu Raijua (Rp9,79 miliar) demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat NTT.

Kemenhub, kata Adi, turut melakukan mitigasi potensi lonjakan harga komoditas pokok di wilayah kepulauan NTT, dengan mengalokasikan anggaran intervensi inflasi sebesar Rp200,98 miliar yang difokuskan sepenuhnya pada klaster "Kelancaran Distribusi".

“Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran penanganan inflasi ini telah berjalan masif mencapai Rp65,62 miliar, dengan realisasi khusus pada bulan Mei saja sebesar Rp8,34 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah melalui sinergi Satker Perhubungan di NTT menegaskan bahwa kelancaran operasional moda transportasi (laut, udara, dan darat) berdampak langsung terhadap profil dan upaya pengendalian inflasi di daerah.

“Melalui percepatan program operasional dan pemeliharaan sarana perhubungan logistik ini, biaya operasional kapal logistik (termasuk program tol laut), angkutan perintis, dan penerbangan perintis dapat terkendali secara optimal,” kata Adi.