Pemprov NTT mendorong percepatan implementasi IBSAP di tingkat daerah

Selasa, 19 Mei 2026 15:52 WIB

Pelaksana Harian Kepala Bapperida Provinsi NTT Yohanes Paut (kanan) memberikan paparan dalam lokakarya terkait keanekaragaman hayati di Kupang, Selasa (19/5/2026). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong percepatan implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), yakni dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia di daerah setempat guna memperkuat pelestarian hayati dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan lokakarya ini, diharapkan dapat menghimpun berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan profil keanekaragaman hayati di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pihak terkait,” kata Pelaksana Harian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT Yohanes Paut di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi ruang mendiskusikan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan serta implementasi program pemerintah dan swasta.

Dia mengatakan hal itu dalam lokakarya bertajuk “Peran Para Pihak di Tingkat Daerah dalam Mengomunikasikan dan Melaksanakan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia” yang berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia.

Dokumen IBSAP merupakan kebijakan pemerintah untuk periode 2025-2045 yang mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian ekosistem, serta pengelolaan keanekaragaman genetik dan spesies.

Secara nasional, dokumen tersebut menjadi pedoman pengelolaan keanekaragaman hayati dan telah diintegrasikan dalam RPJPN dan RPJMN.

Yohanes mengatakan keanekaragaman hayati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak berwawasan lingkungan, perubahan penggunaan lahan dan laut, eksploitasi yang tidak berkelanjutan, pencemaran, spesies invasif, serta dampak perubahan iklim.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendekatan pembangunan konvensional tidak lagi memadai sehingga diperlukan implementasi IBSAP untuk mengarusutamakan keanekaragaman hayati, termasuk di NTT yang memiliki keanekaragaman dan endemisme tinggi.

Di tingkat daerah, penguatan IBSAP didorong melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan, yang menekankan integrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk menghimpun berbagai sumber daya daerah, terutama dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati sebagai dasar perencanaan ke depan.

“Kegiatan ini juga diharapkan mendorong penyelarasan kebijakan daerah dengan strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai acuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Flores Program Manager Burung Indonesia Tiburtius Hani mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan sosialisasi IBSAP, tetapi juga membuka ruang bagi mitra pembangunan untuk menjajaki potensi sinergi di tingkat provinsi dan daerah.

“Momen ini menjadi pembuka jalan untuk koordinasi dan kerja sama ke depan dalam membangun NTT, sekaligus memastikan IBSAP diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah, serta menghasilkan rekomendasi konkret bagi pelestarian keanekaragaman hayati,” katanya.