Mendagri meminta kepala daerah tanggap terhadap dinamika sosial warga

Selasa, 19 Mei 2026 16:29 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal (kanan), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (kiri), Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi Forkopimda bersama empat gubernur dan bupati/wali kota di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026). ANTARA/Nur Imansyah

Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pesan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago usai Rapat Koordinasi Forkopimda bersama empat gubernur dan bupati/wali kota di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Tito mengatakan sesuai arahan Menkopolkam, setiap daerah diminta untuk memperkuat kekompakan antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik yang bersifat rutin maupun dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

"Kami juga menyampaikan tentang pentingnya dasar hukum Forkopimda, kepala daerah selaku ketua Forkopimda, undang-undang, peraturan pemerintahnya ada. Termasuk membentuk tim penanganan sosial, sesuai dengan amanat perpres dan PP," ujarnya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk memperkuat Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Hal itu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi bila terjadi potensi konflik sosial dan rawan terjadi pada unsur keagamaan.

"Daerah diminta memperkuat regulasi, bentuk tim penanggulangan sosial, dan tingkatkan forum kerukunan sebagai langkah preventif," ucapnya.

Selain itu, lanjut Mendagri, dalam rakor tersebut juga disampaikan terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Jadi, inti rapat ini adalah kita melaksanakan rakor per regional dan ini khusus Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB. Kemudian habis ini se-Sulawesi, setelah itu baru se-Papua," katanya.

Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal serta para bupati dan wali kota di empat daerah tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri minta kepala daerah tanggap terhadap dinamika sosial warga