PP PMKRI dorong semua pihak jaga kondusifitas di tengah dinamika sosial

Selasa, 16 Juni 2026 18:51 WIB

Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara (ANTARA/HO/PP PMKRI)

Kupang, NTT (ANTARA) - Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, agar mengedepankan dialog, kritik yang konstruktif, dan semangat persatuan dalam menyikapi berbagai dinamika sosial.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Putri Sukmaniara mengatakan situasi bangsa saat ini membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan kegaduhan yang berpotensi memperdalam polarisasi.

“Yang dibutuhkan bukan sikap saling menyalahkan, melainkan kemauan bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi rakyat,” ujar Putri dalam keterangan resmi yang juga diterima di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik perlu disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan instrumen politik praktis ataupun kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.

“Dalam situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, aspirasi publik sangat mudah dibelokkan menjadi agenda pribadi atau kelompok. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Putri juga mengingatkan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.

Menurut dia, persoalan bangsa harus dilihat secara utuh dan tidak disederhanakan hanya pada satu atau dua isu yang sedang mengemuka karena hal itu gampang menguap dalam satu dua hari.

“Persoalan bangsa ini kompleks. Karena itu kita perlu bersikap hati-hati, teliti, dan tidak reaktif dalam melihat setiap dinamika. Ada kecenderungan yang terjadi hari-hari ini kritik mahasiswa terjebak dalam hiperpolitik, yang gaunnya kuat di medsos, tapi tidak berpijak pada kenyataan yang bisa mengubah akar persoalan,” ujarnya.

Mengenai wacana “Reformasi Jilid II”, Putri menilai istilah tersebut kurang tepat digunakan dalam konteks saat ini karena membawa beban historis dan berpotensi memunculkan tafsir politik yang kontraproduktif.

“Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan kerja sama menghadapi tantangan bersama, bukan narasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Reformasi Jilid II kurang tepat karena berbeda konteks historisnya dengan yang terjadi tahun 98,” tegasnya.

Meski demikian, Putri menegaskan bahwa menjaga situasi nasional tetap kondusif bukan berarti mengabaikan kritik masyarakat. Sebaliknya, kondisi yang kondusif diperlukan agar aspirasi publik dapat didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang luas serta memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan transparan.

“Persatuan nasional dibangun melalui kesediaan untuk saling mendengar, saling percaya, dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” ujar Putri.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.