Kementerian PU Siap Bangun Pos Perbatasan

Atambua (Antara NTT) - Kementerian Pekerjaan Umum akan menggelontorkan dana untuk rehabilitasi dan pengembangan pos lintas batas utama di Mota Ain yang merupakan gerbang utama RI-Timor Leste.

"Kami sudah mendapat sinyal positif dari Kementerian PU untuk pengembangan dan pembangunan pos perbatasan di Mota Ain," kata Bupati Belu Joachim Lopez di Atambua, Selasa.

Kendati tidak menyebutkan nominal yang pasti terkait rencana anggaran yang sudah disiapkan tersebut, Bupati Lopez mengatakan dana itu akan segera disalurkan untuk memulai kegiatan rehabilitasi dan peningkatan pos perbatasan RI-Timor Leste tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belu, kata dia, telah menyediakan lahan tambahan dua hingga tiga hektare untuk pembangunan pos lintas batas utama di Mota Ain yang merupakan gerbang darat utama RI-Timor Leste.

Menurut dia, pos lintas batas utama RI-Timor Leste yang berada di Mota Ain saat ini tidak lagi layak untuk dijadikan sebagai pos perlintasan internasional, karena belum memiliki standar yang baik, sama seperti yang dimiliki oleh negara tetangga Timor Leste.

Karena itu, kata dia, sudah saatnya pos lintas batas tersebut dibongkar untuk selanjutnya dibangun yang baru sesuai standar.

Dia mengatakan, secara psikologis, Pemerintah RI wajib memberikan fasilitas yang memadai terutama secara fisik untuk akselerasi aktivitas petugas di pos lintas batas tersebut.

Sudah saatnya, kata Lopez, Indonesia menunjukkan harga diri bangsanya ke dunia internasional melalui ketersedian sejumlah fasilitas memadai terutama di perbatasan demi kelancaran tugas dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.

"Indonesia sudah 67 tahun merdeka, masa` kita kalah dengan Timor Leste yang baru 10 tahun. Harga diri bangsa ini harus kita kedepankan," kata Lopez menegaskan.

Dia mengakui, untuk membangun ulang pos utama lintas batas di Mota Ain dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun sudah mendesak untuk dilaksanakan.

"Apa artinya dana Rp10 miliar hingga Rp40 miliar dibandingkan dengan harga diri bangsa. Harga diri bangsa kita lebih dari jumlah anggaran itu dan tidak terhitung nilainya," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah RI dinilai masih mampu untuk mendirikan fasilitas pos lintas batas di perbatasan Kabupaten Belu-Timor Leste, kendati harus dilakukan secara bertahap.

Dia mengatakan, pos lintas batas adalah serambi utama suatu negara dan berfungsi sebagai pintu masuk warga negara lain ke Indonesia.

Untuk itulah, kata dia, penting bagi pemerintah menyediakan pembangunan pos lintas batas tersebut secara lebih baik.