Polda Tempatkan Pasukan Bersenjata di KPU

id Senjata

Polda Tempatkan Pasukan Bersenjata di KPU

Kapolda NTT Brigjen Pol Agung Sabar Santoso (kanan) berbincang-bincang dengan Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti Adoe (kiri) didampingi sejumlah Komisionernya di Kupang, Selasa, (14/2). (Foto ANTARA/ Kornelis Kaha)

"Kami nanti akan tempatkan sejumlah pasukan bersenjata di KPU untuk menjaga keamanan di sini," kata Brigjen Pol Agung Sabar Santoso.
Kupang (Antara NTT - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menempatkan personel bersenjata di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT untuk menjaga keamanan saat Pilkada serentak pada Rabu (15/2).

"Kami nanti akan tempatkan sejumlah pasukan bersenjata di KPU untuk menjaga keamanan di sini," kata Kapolda NTT Brigjen Pol Agung Sabar Santoso saat bertemu dengan Ketua KPU NTT Maryati Adoe saat melakukan kunjungan ke kantor tersebut di Kupang, Selasa.

Hal ini karena saat dirinya bersama sejumlah pejabat Polda NTT mengunjungi kantor tersebut tidak terdapat penjagaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota.

Oleh karena itu, ia meminta agar Polda NTT menyiapkan personelnya untuk berjaga-jaga di kantor KPU provinsi tersebut.

"Hal ini kami lakukan untuk berjaga-jaga saja. Sebab jika terjadi sesuatu di KPU Kota Kupang, ditakutkan masa akan berpindah ke KPU provinsi," tuturnya.

Komandan berbintang satu itu mengatakan kurang lebih 10 personel yang akan ditempatkan di KPU Provinsi tersebut.

"Kita mengerti karena Polres Kota Kupang sudah berjaga di KPU Kota Kupang. Oleh karena itu kita kirimkan pasukan kurang lebih 10 personel," tambahnya.

Di samping pasukan, anjing pelacak K-9 juga akan ditempatkan di depan pintu masuk kantor KPU Provinsi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara itu sendiri mengakui bahwa dirinya tekah berkoordinasi dengan Dir Sabhara Polda NTT untuk pengamanan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Maryati Adoe memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah NTT tersebut.

Ia mengaku walaupun aman-aman saja dirinya berharap agar pengamanan di KPU provinsi akan membantu dirinya dan sejumlah karyawannya untuk bekerja secara tenang baik jelang dan saat Pilkada serentak sampai pada proses perhitungan suara.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Polad mau menempatkan pasukannya di kantor kami. Kita berharap agar pergelaran Pilkada serentak ini bisa berjalan dengan aman dan damai," katanya.

Haram hukumnya
Sementara itu, Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim mengimbau umat Islam di Kota Kupang, Kabupaten Lembata dan Flores Timur agar tidak melakukan golput dalam Pilkada 15 Februari 2017.

"Umat Islam di daerah ini yang melaksanakan Pilkada besok (Rabu, 15/2) tidak boleh golput karena golput itu haram hukumnya," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Selasa.

Dia mengatakan, larangan kepada umat Islam agar tidak golput tersebut sudah ada dalam ketentuan yang dikeluarkan MUI.

Di samping itu haram hukumnya, lanjutnya, tindakan golput dalam Pilkada justeru akan merugikan umat atau masyarakat sendiri.

"Yang rugi kan masyarakat sendiri karena lima tahun sekali tapi haknya yang sebenarnya turut menentukan kemajuan daerahnya dibuang percuma," katanya.

Makarim mengatakan, MUI juga mengimbau agar umat Islam bersama umat lintas agama lainnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban menyambut Pilkada.

Apalagi, lanjut dia, NTT sudah terkenal dengan kehidupan toleransi yang tinggi dan kerukunan antarumat bergama yang sudah terjalin baik selama ini.

"Jangan kotori dengan hal-hal yang bersifat sementara. Pilkada kan hanya sementara lima tahun sekali tapi kita berinteraksi setiap hari, oleh karena itu jangan kotori dengan sikap-sikap intoleran" katanya.

Masyarakat, lanjutnya, harus memilih dengan hati nuraninya dan tanpa paksaan dari siapapun sehingga bisa mendapatkan pemimpin yang baik untuk memimpin tiga daerah tersebut.

Dia menambahkan, masyarakat juga tidak boleh main hakim sendiri dalam menghadapi situasi yang mengganggu ketertiban dan keamanan selama Pilkada.

"Jika ada hal-hal yang mengganggu, silahkan saja umat melaporkan kepada aparat keamanan atau penyelenggara sehingga bisa ditanggulangi," ujarnya.