Kupang (ANTARA) - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, MHum menilai tidak etis jika partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga Uno pindah dan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pemerintahan lima tahun ke depan.
"Secara etika politik, parpol yang mendukung Prabowo-Sandiaga tidak etis pindah, dan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pemerintahan lima tahun ke depan," kata Johanes Tuba Helan kepada ANTARA di Kupang, Rabu (3/7).
Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu mengatakan, kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan perjuangan keras partai koalisi, sehingga tidak baik jika parpol yang bukan pendukung bergabung setelah adanya hasil.
Karena itu, kalaupun ada partai politik pendukung Prabowo-Sandi yang masuk dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Amin, maka ini sebagai bukti bahwa mereka tidak punya rasa malu.
"Harusnya sudah kalah, terima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan untuk mengawal pemerintahan," demikian Johanes Tuba Helan yang juga dosen pada Fakultas Hukum Undana Kupang itu.
Baca juga: Jokowi-Prabowo bertemu dalam bulan ini
Pandangan hampir senada disampaikan Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi yang mengatakan, sikap partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga yang ingin bergabung dengan kekuasaan, memiliki perhitungan politik soal untung dan rugi.
"Ada perhitungan untung rugi. Kalau berada di luar kekuasaan, dan berada dalam kekuasaan dianggap lebih nyaman dibanding berada di luar kekuasaan," katanya dan menambahkan oposan perlu dipelihara untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang dijalankan.
Karena itu, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak harus membuka ruang bergabungnya partai oposan, namun membiarkan oposan hidup dalam ruang demokrasi sebagai penyeimbang kekuasaan.
"Tanpa bergabungnya parpol pendukung Prabowo-Sandi di kekuasaan pun, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap menguasai mayoritas posisi politik di parlemen, untuk mendukung kekuasaan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan," demikian Ahmad Atang.
Baca juga: Apa kata Wagub Nae Soi soal janji Presiden Jokowi
Baca juga: Jokowi dan Ma'ruf berpesan masyarakat tetap rukun
Etiskah parpol pendukung Prabowo bergabung ke pemerintahan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin bersiap menyampaikan sambutan usai menerima surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). ( ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj)
"Tidak etis jika partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga Uno pindah dan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pemerintahan lima tahun ke depan," kata Johanes Tuba Helan.
