Pelabuhan internasional akan dibangun di Maritaing pada 2020

id Pelabuhan Maritaing

Pelabuhan internasional akan dibangun di Maritaing pada 2020

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, memberikan keterangan terkait rencana pembangunan pelabuhan internasional Maritaing di Kabupaten Alor, saat diwawancarai wartawan di Kupang, Kamis (4/7/2019). (ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berencana akan membangun pelabuhan internasional di Maritaing, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, padai awal 2020.
Kupang (ANTARA) - Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon mengemukakan pemerintah menargetkan akan membangun pelabuhan internasional di Maritaing, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, padai awal 2020.

"Kita sedang menyusun rencana kerja, paling lambat awal 2020 sudah mulai dibangun pelabuhan internasional Maritaing," kata mantan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu kepada wartawan di Kupang, Kamis (4/7).

Robert Simbolon berada di Kupang dalam rangka menggelar pertemuan bersama lintas instansi di lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait persiapan pembangunan pelabuhan internasional Maritaing di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

Menurutnya, rencana pembangunan mulai dipersiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo atas aspirasi dari Pemerintah Provinsi NTT. "Intinya kita ingin mengembangkan Maritaing sebagai pintu gerbang Indonesia yang berbatasan laut dengan negara Timor Leste," katanya dan menambahkan pemerintah juga ingin menegakkan kedaulatan negara di sana dengan adanya pelabuhan internasional nantinya.

Dijelaskannya, selama ini Pelabuhan Maritaing memang sudah berfungsi sebagai pintu gerbang, hanya saja pemerintah ingin membangunnya secara utuh dengan sistem pelayanan aktivitas lintas batas negara yang memadai.

"Kami akan menyiapkan masterplan yang menyeluruh terkait infrastruktur pendukung pelabuhan maupun sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di kawasan itu," katanya.

Robert mengatakan, pihaknya telah menyepakati bersama pemerintah daerah bahwa paling lambat pada Agustus mendatang mulai dilakukan survei lapangan. "Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah siap, tinggal kami koordinasikan di Pusat untuk segera kita agendakan survey bersama," katanya.

Baca juga: Dishub NTT kaji pembangunan empat pelabuhan baru
Baca juga: NTT Miliki 74 Pelabuhan Laut