Palmerah Menunggu Kesepakatan Harga

Pewarta : id Palmerah

Maket jembatan layang Palmerah (Pantai Paloh-Tanah Merah) di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Kupang (Antara NTT) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa mengatakan pembangunan jembatan Palmerah di Kabupaten Flores Timur masih menunggu kesepakatan harga antara pemerintah dengan pihak investor.

"Kesepakatan harga tersebut berkaitan dengan pengembangan listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan arus laut Selat Gonzalu yang membelah Pulau Flores dengan Pulau Adonara di kabupaten itu," katanya di Kupang, Selasa.

Menurut dia, pengembangan arus laut masih belum disepakati harganya sehingga menjadi salah satu penyebab belum dilakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Palmerah (Pantai Paloh-Tanah Merah) yang menghubungkan Pulau Flores dengan Pulau Adonara.

"Kalau harganya sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka pembangunan segera dimulai baik turbin listriknya maupun Jembatan Palmerah yang akan diberi nama Pancasila itu," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah pusat siap mendukung pembangunan tersebut dan menginginkan agar biayanya tidak melebihi biaya produksi energi 14 sen per kwh.

"Itu yang ditekankan sehingga kalau bisa lebih rendah dari 14 sen maka lebih memungkinkan lagi dalam konteks dukungan dari pemerintah karena PLN bisa membelinya," katanya.

Wayan mengatakan, jika harga tersebut bisa disepakatai dengan investor maka pembangunan segera dilangsungkan baik turbin listrik maupun Jembatan Palmerah.

"Tahun ini akan dilakukan pra-studi kelayakan atau pre-feasibility study karena sudah dianggarkan," katanya.

Dia mengatakan, agenda pembangunan tersebut sudah didukung Presiden Jokowi dalam rapat terbatas sebelumnya dengan Gubernur NTT di Jakarta terkait pengembangan infrastruktur strategis di provinsi kepulauan itu.

Dukungan pemerintah pusat tersebut, katanya, untuk mendorong peningkatan konektivitas ekonomi di provinsi kepulauan itu karena akses barang dan jasah akan menjadi lebih mudah dan murah.

"Sebenarnya bukan hanya di Flores Timur tapi jembatan itu sebagai pintu masuk untuk pengembangan potensi di Kabupaten Lembata dan Alor sebaagai jajaran kawasan ekonomi terpaduh ke depannya," katanya.

Selanjuntya, kata Wayan, pembangunan akan dilangsungkan sesuai dengan rencana dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan swasta.
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar