Jokowi diminta tak boleh tunduk pada parpol

id Jokowi dan parpol

Jokowi diminta tak boleh tunduk pada parpol

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugianto mengumandangkan takbir sebelum melaksanakan Shalat Idul Adha di Lapangan Astrid Kebun Raya Bogor, Minggu (11/8/2019). (ANTARA FOTO/Joko Susilo)

"Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan," kata pengamat politik Mikhael Rajamuda Bataona.
Kupang (ANTARA) -
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan.
 
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara yang menggunakan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona kepada ANTARA di Kupang, Senin (12/8).

Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu mengatakan, Jokowi jangan mengorbankan hak prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja demi membarter kekuasaan.
 
"Prinsipnya adalah Jokowi jangan sampai mengorbankan hak prerogatifnya demi barter kekuasaan," kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira itu.
 
Menurut dia, sistem negara Indonesia adalah presidensial, di mana presiden mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinet. Dengan berkaca pada situasi arus bawah politik saat ini, di mana Jokowi sepertinya terkunci oleh manuver berbagai Ketum parpol soal jatah menteri, maka Jokowi harus tegas.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin didampingi para pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja memberikan keterangan kepada awak media massa usai pertemuan konsolidasi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama). 
Demi bangsa, kata dia, Jokowi harus berani membuat terobosan dengan menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan integritas, dan bukan melayani kepentingan partai-partai semata.
 
Minimal setengah dari isi kabinet mendatang adalah zaken kabinet, atau para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang hendak dibenahi lima tahun ini.
 
"Artinya, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," katanya.
 
Dia menambahkan, dengan kuasanya yang sangat besar, sudah saatnya Jokowi tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju. Semangat meritokrasi harus ditunjukkan Jokowi dengan menempatkan jabatan berdasarkan keahlian dan kemampuan
 
"Jika tidak, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal bernilai puluhan triliun rupiah, pada akhirnya hanya menjadi sebuah akrobat politik tanpa makna, karena direndahkan hanya untuk bagi-bagi kursi yang tidak berbasis asas akuntabikitas dan pro pada semangat meritokrasi," demikian Mikhael Rajamuda Bataona.
Presiden Joko Widodo menyapa para pendukungnya saat kampanye terbuka di kota Dumai, Riau, Selasa (26/3/2019). (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww.)