Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Rajamuda Bataona mengatakan, wacana menteri dari kaum milenial dalam Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin, sangat politis.
"Soal kabinet kali ini yang harus berisi anak muda milenial, saya kira itu sangat politis, karena bisa saja menteri dari generasi tua yang memahami jiwa milenial atau bisa saja memang menterinya dari kalangan anak muda," kata Mikhael Bataona kepada ANTARA di Kupang, Kamis (15/8).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan wacana menteri dari kaum milenial yang akan mengisi kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Menurut Bataona, hal yang paling penting adalah Jokowi tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan.
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," kata Bataona.
Pandangan sedikit berbeda disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi yang mengatakan, langkah Jokowi merekrut kaum milenial dalam kabinet merupakan keputusan yang berani bahkan melawan arus.
"Ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang nekat tanpa memperhitungkan risiko. Artinya, jika Jokowi mampu mewujudkannya maka akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang selalu berpihak pada kaum milenial, dan Jokowi bukan hanya melempar wacara namun mampu mempraktikannya," demikian Ahmad Atang.
Baca juga: Jokowi perlu pertimbangkan putra NTT masuk dalam kabinet kerja
Baca juga: NTT harapkan ada perwakilannya di Kabinet Kerja Jokowi
Wacana menteri dari kaum milenial sangat politis
Pengamat politik dari Unwira Kupang Mikhael Rajamuda Bataona. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
"Soal kabinet kali ini yang harus berisi anak muda milenial, saya kira itu sangat politis, karena bisa saja menteri dari generasi tua yang memahami jiwa milenial atau bisa saja memang menterinya dari kalangan anak muda"..
