Memilih Pemimpin Amanah Hanya Angan-Angan

id Amanah

Memilih Pemimpin Amanah Hanya Angan-Angan

Dr Ahmad Atang MSi, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang

Mmilih pemimpin yang amanah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya sebuah angan-angan.
Kupang (Antara NTT) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi berpendapat, memilih pemimpin yang amanah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya sebuah angan-angan.

"Alasannya, karena masyarakat sebagai pemilik suara harus memilih apa yang disodorkan oleh partai politik," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Selasa menjawab pertanyaan seputar bagaimana memilih seorang pemimpin yang baik dan amanah dalam sebuah pesta demokrasi.

Pilkada serentak di tiga daerah di NTT yakni Kota Kupang, Flores Timur dan Lembata pada 15 Februari 2017 telah berakhir.

Semua pihak yang kalah dalam pesta demokrasi lima tahunan itu menerima kenyataan tersebut. Tidak ada satupun calon yang kalah mau melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, bukan berarti bahwa pesta demokrasi itu telah melahirkan memimpin yang berkualitas, baik dan amanah.

"Memilih pemimpin yang amanah hanya sebuah angan-angan saja, karena masyarakat harus memilih apa yangg disodorkan oleh partai. Masyarakat tidak mempunyai alternatif, kecuali memilih yang sudah disiapkan oleh parpol," katanya.

Masyarakat juga memiliki keterbatasan untuk ikut menyeleksi pemimpin berdasarkan rekan jejak.

"Calon pemimpin disodorkan oleh partai politik kepada rakyat untuk memilih. Rakyat tidak punya pilihan lain selain memilih apa yang menjadi kehendak parpol," katanya.

Dosen Fisip UMK itu mengatakan, politik masih memberi porsih yang besar kepada parpol yang menyeleksi pemimpin dan masyarakat hanya diberikan hak untuk memilih.

"Dan itulah potret pemimpin-pemimpin kita yang lahir dari proses politik di tengah oligarki partai politik," katanya menambahkan.

Dia menambahkan, hasil pilkada pada tiga daerah di NTT telah selesai dilaksanakan walaupun belum ada pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun publik sudah tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Kepala daerah terpilih merupakan kehendak rakyat, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh figur yang menang, katanya.

Karena itu, semua harus menghormati pilihan rakyat karena itulah demokrasi, walaupun figur pemimin hasil pilihan rakyat itu tidak berkualitas, tidak baik dan tidak amanah, katanya.