Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Tomy Susu mengatakan, semua pihak termasuk partai koalisi, harus menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih para menteri yang akan membantunya dalam lima tahun ke depan.
"Kita harus hormati keputusan presiden, sebab keputusan yang dibuat ini sudah pasti untuk kepentingan negara bangsa dan rakyat Indonesia yang lebih besar," kata Tomy Susu kepada ANTARA di Kupang, Rabu (23/10).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan reaksi seputar masuknya Prabowo Subianto dan kelompok oposisi dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Menurut dia, tuntutan partai koalisi pendukung Jokowi terlalu tinggi, dan itu tidak terlalu disukai Jokowi.
"Bagi saya, peserta koalisi dengan tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi, tidak terlalu disukai Jokowi. Karena itu, lebih mudah menjinakkan Gerindra dengan tuntutan yang jauh lebih rendah, ketimbang koalisi eksisting," katanya.
Apalagi, katanya menambahkan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia tidak menuntut adanya oposisi.
"Dengan oposisi maupun tanpa oposisi, Jokowi atas nama negara tidak akan secara sengaja atau sembarangan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya dalam menyusun kabinet," katanya.
Selain itu,, seluruh rakyat bangsa ini juga yakin bahwa telah memilih Presiden dan Wapres yang berkapasitas atau berkompetensi, serta memiliki integritas maupun komitmen yang tinggi untuk negara bangsa dan warga negaranya,..
"Karena itu, biarlah Jokowi memutuskan segala sesuatunya, sudah pasti untuk kepentingan negara dan rakyatnya yang lebih besar," kata staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu.
Hormati hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet
Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. (ANTARA/Istimewa.)
