Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menyetujui besaran anggaran yang diajukan Bawaslu, untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pilkada serentak 2020 di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.
"Kami baru saja menerima surat pemberitahuan dari Pemda Kabupaten Malaka bahwa anggaran yang diusulkan Bawaslu telah diakomodir dalam KUA-PPAS 2020 sesuai permintaan," kata Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna di Kupang, Senin (28/10).
Jemris mengatakan, Pemerintah Kabupaten Malaka juga telah mengagendakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 30 Oktober 2019.
Menurut dia, dengan adanya persetujuan anggaran dari Pemkab Malaka, maka tinggal Kabupaten Manggarai saja yang belum ada kesepakatan tentang anggaran pengawasan.
Baca juga: Pemda dan KPU Manggarai diundang Kemendagri bahas anggaran pilkada
Baca juga: Mungkinkah Pilkada 2020 di Manggarai ditunda?
"Sekarang tinggal Kabupaten Manggarai saja yang belum ada kesepakatan soal besaran anggaran untuk pengawasan," katanya menjelaskan.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan, untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pilkada serentak 2020.
Menurut dia, Bawaslu membutukan kepastian mengenai anggaran mengingat, sebagian tahapan pengawasan pilkada serentak 2020 akan dimulai pada akhir Oktober 2019.
Tahapan lanjutan kata dia adalah perekrutan pangawas kecamatan yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan November mendatang.
Karena itu, Bawaslu berharap pemerintah dapat memahaminya dan secepatnya memenuhi permintaan anggaran yang sudah diusulkan agar tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, katanya.
Baca juga: Anggaran Pilkada 2020 di Manggarai masih dibahas
Baca juga: Anggaran Pilkada Manggarai diserahkan ke KPU RI
Pemkab Malaka akhirnya menyetujui anggaran pengawasan
Jemris Fointuna. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Pemerintah Kabupaten Malaka akhirnya menyetujui besaran anggaran yang diajukan Bawaslu, untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pilkada serentak 2020 di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.
