"Dengan mengembalikan sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka, sebetulnya PDIP ingin mengambil kembali hak institusi partai dalam menentukan caleg sesuai nomor urut," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Kamis (16/1), terkait wacana PDIP untuk mengembalikan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Wacana tersebut mengemuka setelah PDI Perjuangan merumuskan sembilan rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 pada Minggu (12/1).
Dalam rekomendasi itu, PDI Perjuangan hendak mengembalikan pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.
Ahmad Atang mengatakan, kasus yang terjadi pada Partai Gerindra dan yang terakhir PDIP terkait penetapan anggota dewan dan pergantian antarwaktu, merupakan bentuk pemaksaan institusi partai terhadap hak individu caleg.
Karena itu, rekomendasi yang disampaikan PDIP untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka, sebetulnya PDIP ingin mengambil kembali hak institusi partai dalam menentukan caleg sesuai nomor urut.
Model ini, menurut dia, memberikan hak otoritatif yang besar terhadap partai, maka loyalitas caleg terhadap partai cenderung tinggi, dan caleg tidak memiliki kemerdekaan mutlak secara yuridis maupun sosiologis.
Ia mengatakan kondisi ini tampaknya berbeda dengan proporsional terbuka, dimana caleg memiliki kemerdekaan konstitusional dan sosiologis karena dukungan regulasi dan kepercayaan rakyat.
"Namun, untuk memperjuangkan keinginan tersebut bukan sesuatu yang mudah, karena itu PDIP harus mampu meyakinkan partai koalisi untuk melakukan revisi undang-undang pemilu agar merubah sistem pemilu dari proporsional daftar terbuka menjadi proporsional tertutup," demikian Ahmad Atang.
