"Upaya pendampingan sekolah aman ini sudah kami lakukan sejak pertengahan 2016 lalu karena kami melihat masih banyak SD di Kabupaten Kupang yang kondisinya memprihatinkan," kata Direktur YAPPIKA-ActionAid Fransiska Firtri dalam percakapannya dengan Antara di Kupang, Rabu (26/2).
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah ruang kelas SD maupun SMP di Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse, mencapai 1.900 ruangan dari sekitar 2.400-an ruangan kelas yang ada.
Fransiska mengatakan, melalui program pendampingan ini, pihaknya mengupayakan perbaikan kondisi ruangan kelas yang rusak baik dengan dana dari pemerintah maupun di luar pemerintah.
"Ada satu lagi sekolah yang ke tujuh di Sufmuti yang baru akan kami tandatangani kerja sama untuk perbaikan pada hari ini sehingga totalnya ada tujuh yang diperbaiki dengan sumber dana di luar pemerintah," katanya.
Menurut dia, program sekolah aman ini tidak hanya melakukan perbaikan ruangan kelas yang rusak namun dalam jangka panjang juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembenahan berbagai infrastruktur pendidikan.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya juga telah melakukan kajian dan menyiapkan peta jalan (road map) penyelesaian infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kupang.
"Kami sudah tawarkan peta jalan ini ke Pemkab Kupang pada 2019 lalu hanya saja belum sampai pada hasilnya berupa kebijakan," katanya.
Dia menambahkan, peta jalan ini sebelumnya sudah diterapkan bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan berhasil menurunkan angka kerusakan ruangan kelas dari 17 persen menjadi 11 persen dalam kurun waktu sekitar dua tahun.
"Artinya perlu ada skala prioritas dalam penanganan masalah ruangan kelas yang rusak mengingat kondisi anggaran seperti di Kabupaten Kupang yang terbatas dan selalu dikeluhkan pemerintah daerah," katanya.
