Menteri Yohana Buka Rakorda PPPA di Kupang

id Menteri

Menteri Yohana Buka Rakorda PPPA di Kupang

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise

Kasus kekerasan perempuan dan anak diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat pornografi.
Kupang (Antara NTT) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise membuka Rapat Koordinasi (Rakorda) Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timir di Kupang, Kamis.

Menteri Yohana dalam sambutannya mengatakan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat pornografi.

"Saya baru pulang dari Iran, masalah pornografi yang berujung kepada kasus kekerasan seksual kepada anak," kata Yohana di Kupang.

NTT sendiri dalam kasus kekerasan kepada perempuan dan anak sangat tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, pemda diminta untuk lebih giat bekerja dalam menangani kasus tersebut.

Yohana menambahkan dirinya telah berusaha agar anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dikirimkan kepada setiap pemda di NTT.

"Saat Rapat dengan Presiden saya minta agar anggaran untuk penanganan kasus perempuan dan anak ditambah lagi, dan presiden sudah menambahkan," tuturnya.

Saat ini, menurut dia, anggaran untuk Kementerian PP dan PA sangat kecil pertahunnya, sebab hanya mencapai Rp217 miliar. Namun, menurut dia, Presiden sudah menyepakati untuk penambahan anggaran sekitar Rp1 triliun.

"Pemda-pemda minta agar ada kendaraan untuk akomodasi penanganan berbagai kasus perempuan dan anak, dan saya sudah berikan. Saya harap ini dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Kasus perdagangan orang juga disinggung oleh Menteri Yohana. Dan menurutnya kasus perdagangan orang di NTT menjadi perhatian khusus dari setiap menteri di Jakarta.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam pertemuannya dengan sejumlah Menteri PP dan PA negara-negara Islam di Iran, pihaknya sepakat untuk bersama-sama berperang melawan kasus kekerasan terhadap anak.

Selain membuka Rakorda tersebut, Menteri Yohana juga ikut menandatangani Komitmen bersama Menteri PP dan PA dengan sejumlah wakil bupati dari sejumlah kabupaten di NTT.

Wakil Gubernur NTT Benny Litelnoni mengatakan saat ini pemerintah Provinsi NTT bersama pihak kepolisian tengah berusaha memotong rantai rekruitmen dan jaringan human trafficking, karena memang hal tersebut berkaitan dengan perempuan dan anak.

"Kita berusaha untuk memotong jaringan tersebut, karena kasus perdagangan orang lebih banyak terjadi pada kaum perempuan," tuturnya.

Oleh karena itu ia juga berharap agar kasus perdagangan orang itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah dan pihak kepolisian saja.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar