Kupang (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi untuk mengaktifkan kembali keberadaan cabang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota seluruh NTT.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD NTT, Dominikus Alpawan Rangga Kaka, dalam sidang paripurna DPRD NTT di Kupang, Rabu (8/7) mengatakan pengaktifan kembali cabang Dinas Pendidikan ini untuk memangkas panjangnya jalur birokrasi dan rentang kendali urusan pendidikan di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Fraksi PDIP berpendapat bahwa, pembubaran cabang dinas pendidikan ternyata membawa dampak pada panjangnya jalur birokrasi dan rentang kendali urusan bidang pendidikan. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah mengaktifkan kembali keberadaan cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se-NTT," katanya.
Baca juga: Kampanye pilkada secara daring bukan hal baru
Baca juga: Legislator minta Pemprov NTT segera salurkan jaring pengaman sosial
Terhadap keseluruhan LKPJ Gubernur NTT tahun anggaran 2019, Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT berpendapat bahwa secara umum, realisasi atau penyerapan anggaran dari pos belanja tinggi, tetapi penyerapan tersebut harus memiliki dampak yang sangat progresif.
"Tetapi ternyata belum terjadi lompatan yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur," katanya.
Menurut PDIP, pelaksanaan APBD masih berorientasi administratif keuangan, namun 'outcome dan impact' bagi masyarakat belum tergambar sesuai dengan target RPJMD 2018-2023.
Pemprov NTT diminta aktifkan kembali cabang Dinas Pendidikan
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Dominikus Alpawan Rangga Kaka. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Tetapi ternyata belum terjadi lompatan yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur
