Kupang (ANTARA) - Aparat TNI dan Polri diminta memantau penerapan protokol kesehatan dalam berbagai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur.
"Kami minta aparat TNI/Polri di NTT untuk membantu memantau dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada 2020," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu ketika dihubungi ANTARA, Jumat (11/9)
Marius mengatakan hal itu terkait upaya pemerintah NTT dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19 dari klaster pilkada 2020.
Ia mengatakan, pengumpulan massa dalam jumlah yang banyak dan mengabaikan protokol kesehatan maka memiliki potensi terjadinya penularan COVID-19.
Baca juga: Ende dorong masyarakatnya laksanakan protokol kesehatan
Baca juga: Manggarai Barat godok perbup sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan
Pemerintah NTT kata dia, telah mengingatkan pemerintah kabupaten yang menggelar pilkada untuk melakukan berbagai upaya antisipasi terjadinya penularan COVID-19 selama pilkada berlangsung.
"Kami juga mengingatkan peserta pilkada untuk tidak perlu eforia berlebihan menghadapi pilkada dengan mengumpulkan masa dalam jumlah besar, karena potensi penularan COVID-19 sangat besar," tegasnya.
Dikatakannya, Pemerintah NTT tidak mengharapkan adanya kasus baru COVID-19 yang berasal dari klaster pilkada 2020.
Pilkada serentak di Nusa Tenggara Timur akan berlangsung di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur dan Sabu Raijua.
Selain itu tiga kabupaten di Pulau Timor yang wilayahnya berbatasan dengan negara Timor Leste yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka.
TNI dan Polri diminta pantau protokol kesehatan dalam pilkada
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu. (Antara/ Benny Jahang)
Kami minta aparat TNI/Polri di NTT untuk membantu memantau dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada 2020
