Anggaran Pilkada Tunggu Penandatanganan NPHD

Kupang (Antara NTT) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mempersiapkan rancangan anggaran terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 10 kabupaten pada 2018.

"Anggaran untuk Pilgub dan Pilkada di 10 kabupaten se-NTT pada 2018 mencapai ratusan miliar, namun kami masih menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah provinsi," kata Ketua KPU NTT Maryanti H Luturmas-Adoe di Kupang, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya sedang menunggu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh gubernur dengan 10 bupati berkaitan dengan komponen anggaran yang harus didanai secara bersama, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Komponen Pendanaan Bersama.

Ketika ditanya lebih lanjut soal penandatanganan NPHD, Maryanti mengharapkan agar segera ditandatangani oleh pemerintah provinsi, sebab berdasarkan pertemuan dengan Kementrian Dalam Negri beberapa waktu lalu, Mendagri mengharapkan agar semua NPHD harus segera ditandatangani sampai pada akhir bulan Juli.

"Jika penandatanganan mundur hingga Agustus, maka keterlambatan ini akan berdampak pada penundaan kegiatan-kegiatan yang harusnya sudah dilaksanakan KPU terkait persiapan Pilkada ini," katanya menegaskan.

Ia menambahkan KPU juga sedang menyusun petunjuk teknis dari peraturan-peraturan KPU yang ada sehingga ketika tahapan dimulai, KPU sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan regulasi, selain konsep-konsep tentang surat keputusan, dan lain-lain.

"Target kami, Juli 2017 semuanya harus sudah selesai. Selambat-lambatnya Agustus, supaya begitu tahapan dimulai, konsep-konsep sudah selesai dibuat, sehingga kita tinggal jalan," katanya.

"Sekarang yang dilakukan adalah kegiatan koordinasi dengan KPU kabupaten serta sosialisasi. Namun, kami membutuhkan dana dan kami berharap agar NPHD segera ditandatangani." tambahnya.

Maryanti menambahkan setelah semua konsep selesai dilaksanakan, pihak KPU akan melakukan peluncuran tahapan, dengan membentuk panitia ad hoc, PPK dan PPS serta membentuk petugas pemutahiran data pemilih.

Berkaitan dengan pemuktahiran data pemilih, KPU sudah membuat program berkelanjutan dengan nama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih ini tidak menunggu kapan ada Pilkada atau Pemilu, namun ia berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk mendaftarkan diri dengan bersyaratkan identitas kependudukan, ataupun surat keterangan pindah domisili bagi pendatang.