Kapolda NTT : Pengganggu ketertiban pilkada akan ditindak tegas

id Pilkada, Kapolda NTT, Kota Kupang, NTT,pilkada,malaka

Kapolda NTT : Pengganggu ketertiban pilkada akan ditindak tegas

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif (kiri) didampingi Danrem 161/WS Kupang Brigjen TNI Samuel H ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di, lapangan Mapolda NTT, Senin (30/11). Antara/Kornelis Kaha

Saya sampaikan bahwa polisi tidak akan main-main dengan para perusuh yang ingin merusak pelaksanaan Pilkada Serentak
Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotharia Latif menegaskan bahwa pihaknya akan menindak dengan tegas siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan jalannya Pilkada Serentak 2020 di daerah itu.

"Saya sampaikan bahwa polisi tidak akan main-main dengan para perusuh yang ingin merusak pelaksanaan Pilkada Serentak," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin, (30/11).

Orang nomor satu di lingkup Polda NTT itu mengatakan bahwa sampai dengan saat ini situasi keamanan di NTT masih kondusif, walaupun ada beberapa pihak yang berusaha mengganggu kondisi keamanan di NTT.

Ia mengatakan pada Sabtu (28/11) lalu memang ada sedikit kerusuhan yang terjadi antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Malaka. Namun hal tersebut bisa segera diatasi.

"Memang ada sedikit gangguan keamanan di Kabupaten Malaka, terjadi tawuran antar pendukung di sana, tetapi semuanya bisa diatasi oleh aparat di sana," tambah dia.

Untuk penyelidikan selanjutnya atas kasus itu, Kapolda NTT mengatakan bahwa akan diselidiki oleh Polres Malaka, terkait siapa otak di balik kasus tawuran antar-pendukung itu.

Baca juga: Polda NTT geser 500 personel bantu amankan pilkada

Baca juga: Kapolda ajak ormas di NTT ikut jaga keamanan dan ketertiban


Komandan berbintang dua itu menambahkan bahwa dirinya tak akan mentolerir para perusuh yang berusaha mengacaukan pelaksanaan pilkada di provinsi berbasis kepulauan itu.

Ia juga mengatakan bahwa Polda NTT sendiri menilai bahwa sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di daerah itu adalah daerah rawan konflik, sehingga proses sejumlah personel sudah ditempatkan di seluruh kabupaten itu.

"Kita tidak ingin kecolongan sehingga seluruh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada kita anggap rawan semuanya," kata dia.