Tiga sengketa pilkada di NTT lanjut sidang pembuktian di MK

id sengketa pilkada,pilkada serentak 2020,sidang mahkamah konstitusi,pilkada,pilkada serentak,pilkada 2020

Tiga sengketa pilkada di NTT lanjut sidang pembuktian di MK

Deretan bangku kosong terlihat saat sidang sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan yang berlangsung secara daring di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (15/2/2021). Majelis hakim memutuskan untuk menggugurkan gugatan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi akibat ketidakhadiran mereka maupun kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Perkara yang lanjut ke sidang pembuktian akan diperiksa pada tanggal 22 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 32 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 melaju ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian yang akan mulai digelar pekan depan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis, perkara yang lanjut ke tahap selanjutnya adalah permohonan perselisihan hasil Pilkada Kalimantan Selatan, Belu, Sumba Barat, Jambi, Malaka, Kotabaru, Sekadau, Bandung, Sumbawa, dan Pesisir Barat.

Selanjutnya sengketa hasil Pilkada Boven Digoel, Samosir, Morowali Utara, Mandailing Natal, Solok, Nabire (2 perkara), Teluk Wondama, Indragiri Hulu, Nias Selatan, Yalimo, Banjarmasin, Halmahera Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.

Kemudian permohonan perselisihan hasil Pilkada Karimun, Konawe Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Tojo Una-Una, Rokan Hulu, Tasikmalaya dan Ternate.

Adapun perkara yang lanjut ke sidang pembuktian akan diperiksa pada tanggal 22 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada tanggal 19-24 Maret 2021.

Sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 100 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 tidak berlanjut ke tahap pembuktian pada sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Senin-Rabu (15-17 Februari 2021).

Baca juga: 100 perkara sengketa hasil pilkada kandas di MK

Pada persidangan yang digelar pada Senin (15/02), Mahkamah Konstitusi mengucapkan 33 putusan dan ketetapan. Kemudian pada Selasa (16/02), 30 perkara tidak diterima dan pada Rabu (17/02) 37 perkara yang tidak diterima.

Baca juga: Margarito Kamis kritisi produk putusan MK terkait sengketa pilkada

Perkara-perkara tersebut ditarik oleh pemohon, gugur karena pemohon tidak hadir dalam sidang, diajukan melewati tenggang waktu dan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara.