Data hasil kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterima Antara di Kupang, Kamis, menyebutkan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan masih bersumber dari konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi.
Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga terutama disumbang oleh sektor pertanian yang tumbuh meningkat, didukung kondisi cuaca dan iklim yang kondusif serta peningkatan fasilitas dan bantuan teknis, sehingga pendapatan para petani meningkat serta peningkatan aktivitas proyek sehingga menyerap banyak tenaga kerja.
Sementara pertumbuhan dari sisi investasi masih didominasi oleh investasi pemerintah dalam rangka pembangunan seperti penyelesaian pembangunan Bendungan Raknamo dan rencana dimulainya pembangunan Bendungan Napunggete pada semester II tahun 2017.
Serta perbaikan jalan serta penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara beserta fasilitas pendukungnya.
Sementara investasi, swasta terutama berasal dari pembangunan perumahan, kelanjutan pengembangan agroindustri perkebunan gula oleh PT. Muria Sumba Manis dengan melakukan groundbreaking pabrik gula pada triwulan III 2017.
Selain pembangunan hotel bintang terutama di Manggarai Barat serta pusat perbelanjaan di Kota Kupang. Hsil kajian Bank Indonesia juga memperkirakan, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan, seiring peningkatan realisasi dana desa.
Bank Indonesia juga memperkirakan, secara tahunan, pertumbuhan inflasi pada akhir tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 3,10-3,50 persen (yoy). Inflasi tahun 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 2,48 persen (yoy).
Dorongan utama inflasi tahun 2017 lebih disebabkan oleh komoditas administered prices, di antaranya kebijakan pengurangan subsidi tarif listrik rumah tangga dengan daya 900 watt hingga 123 persen bagi para pelanggan 900 VA yang dilakukan bertahap pada Januari.
Penyaluran kredit
Bank Indonesia juga mencatat pada triwulan II 2017, total penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah ini mencapai Rp7,90 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,88 persen (yoy).
"Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan I 2017 maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,06 persen (yoy) dan 19,23 persen (yoy)," demikian hasil kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi NTT.
Meskipun demikian, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit untuk UMKM di NTT masih cukup tinggi, karena tingkat pertumbuhan di atas 10 persen.
Menurut Bank Indonesia, UMKM menjadi salah satu sektor utama penyaluran kredit di Provinsi NTT dengan porsi mencapai 32,73 persen atau tertinggi ke-2 setelah kredit rumah tangga.
Meskipun pertumbuhan kredit melambat, kegiatan usaha UMKM pada triwulan II 2017 tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia pada triwulan II 2017, menunjukkan indikator kegiatan usaha meningkat menjadi 47,14 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,97.
Selain itu, kondisi keuangan dan kemudahan akses kredit juga meningkat menjadi 34,72 dan 35,29, dari triwulan sebelumnya sebesar 26,76 dan 19,05.
Di sisi lain, rasio kredit UMKM bermasalah pada triwulan II 2017 tercatat meningkat menjadi 3,67 persen, dari triwulan sebelumnya sebesar 3,45 persen.
Berdasarkan peningkatan rasio kredit UMKM bermasalah dan peningkatan indikator SKDU Bank Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlambatan kredit UMKM lebih disebabkan oleh sikap kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit, sementara prospek usaha UMKM masih terus meningkat.
Secara umum industri perbankan di Provinsi NTT juga sedang fokus dalam memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan, sehingga belum banyak melakukan ekspansi kredit.
Dalam kajian Bank Indonesia, terkait kondisi saat ini dan prospek usaha menunjukkan prospek usaha di Kabupaten Kupang (4,91 persen), diikuti Kabupaten Sikka (3,62 persen), Kabupate Rote Ndao (3,24 persen), Kota Kupang (2,99 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua (2,74 persen).
Namun adanya peningkatan rasio kredit bermasalah pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua pada triwulan II 2017 yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menjaga agar risiko kredit perbankan tidak semakin meningkat dan stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga.
"Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan I 2017 maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,06 persen (yoy) dan 19,23 persen (yoy)," demikian hasil kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi NTT.
Meskipun demikian, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit untuk UMKM di NTT masih cukup tinggi, karena tingkat pertumbuhan di atas 10 persen.
Menurut Bank Indonesia, UMKM menjadi salah satu sektor utama penyaluran kredit di Provinsi NTT dengan porsi mencapai 32,73 persen atau tertinggi ke-2 setelah kredit rumah tangga.
Meskipun pertumbuhan kredit melambat, kegiatan usaha UMKM pada triwulan II 2017 tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia pada triwulan II 2017, menunjukkan indikator kegiatan usaha meningkat menjadi 47,14 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,97.
Selain itu, kondisi keuangan dan kemudahan akses kredit juga meningkat menjadi 34,72 dan 35,29, dari triwulan sebelumnya sebesar 26,76 dan 19,05.
Di sisi lain, rasio kredit UMKM bermasalah pada triwulan II 2017 tercatat meningkat menjadi 3,67 persen, dari triwulan sebelumnya sebesar 3,45 persen.
Berdasarkan peningkatan rasio kredit UMKM bermasalah dan peningkatan indikator SKDU Bank Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlambatan kredit UMKM lebih disebabkan oleh sikap kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit, sementara prospek usaha UMKM masih terus meningkat.
Secara umum industri perbankan di Provinsi NTT juga sedang fokus dalam memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan, sehingga belum banyak melakukan ekspansi kredit.
Dalam kajian Bank Indonesia, terkait kondisi saat ini dan prospek usaha menunjukkan prospek usaha di Kabupaten Kupang (4,91 persen), diikuti Kabupaten Sikka (3,62 persen), Kabupate Rote Ndao (3,24 persen), Kota Kupang (2,99 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua (2,74 persen).
Namun adanya peningkatan rasio kredit bermasalah pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua pada triwulan II 2017 yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menjaga agar risiko kredit perbankan tidak semakin meningkat dan stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga.
