"Alokasi anggaran itu sudah disetujui oleh DPRD dalam pembahasan perubahan APBD II tahun 2017 dan sudah bisa dimanfaatkan," kata Ketua DPRD Sabu Raijua Paulus Tuka ketika dihubungi Antara melalui telepon genggam dari Kupang, Jumat, terkait dukungan dewan terhadap masalah kekeringan di Pulau Sabu.
Paulus Tuka mengatakan, telah menerima keluhan dari hampir seluruh desa di wilayah itu, terutama kesulitan warga mendapat air bersih.
Dalam hubungan dengan itu, DPRD sudah mengambil langkah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah, dan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta untuk membantu mengatasi masalah air bersih warga.
Anggaran itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk biaya operasional tanki milik pemerintah atau menyewa mobil tanki swasta untuk menyuplai air ke desa-desa yang saat ini mengalami krisis air bersih.
"Ada kepala desa yang mengaku bahwa rakyatnya tidak bisa membasuh muka apalagi mandi karena ketiadaan air," kata Paulus Tuka yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sabu Raijua itu.
Dia juga berharap, ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk bersama-sama mengatasi masalah kekeringan di wilayah yang baru memisahkan diri dari kabupaten induk Kupang beberapa tahun lalu itu.
Kekeringan hebat dilaporkan telah melanda seluruh desa di wilayah Kabupaten Sabu Raijua sejak Mei 2017. Dan sampai sejauh ini, menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, semua kabupaten/kota di NTT sudah dalam ancaman kekeringan yang perlu secepatnya ditanggulangi.
Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan telah menetapkan daerah itu sebagai darurat kekeringan, karena semua desa di wilayah pulau terluar itu mengalami kesulitan air bersih, karena semua sumur serta sumber mata air yang ada mengering.
Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan telah menetapkan daerah itu sebagai darurat kekeringan, karena semua desa di wilayah pulau terluar itu mengalami kesulitan air bersih, karena semua sumur serta sumber mata air yang ada mengering.
Paulus Tuka mengatakan, telah menerima keluhan dari hampir seluruh desa di wilayah itu, terutama kesulitan warga mendapat air bersih.
Dalam hubungan dengan itu, DPRD sudah mengambil langkah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah, dan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta untuk membantu mengatasi masalah air bersih warga.
Anggaran itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk biaya operasional tanki milik pemerintah atau menyewa mobil tanki swasta untuk menyuplai air ke desa-desa yang saat ini mengalami krisis air bersih.
"Ada kepala desa yang mengaku bahwa rakyatnya tidak bisa membasuh muka apalagi mandi karena ketiadaan air," kata Paulus Tuka yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sabu Raijua itu.
Dia juga berharap, ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk bersama-sama mengatasi masalah kekeringan di wilayah yang baru memisahkan diri dari kabupaten induk Kupang beberapa tahun lalu itu.
Perlu ATD
Paulus Tuka juga meminta pemerintahan setempat untuk mengalokasikan anggaran tanggap darurat (ATD) dalam APBD untuk mengatasi masalah bencana alam, seperti kekeringan yang tengah melanda masyarakat saat ini.
"ATD ini penting agar penanganan darurat kekeringan di wilayah itu tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat," katanya dan menyatakan sepakat dengan permintaan Kepala BPBD NTT agar setiap daerah perlu mengalokasikan anggaran tanggap darurat dari APBD masing-masing.
Dia mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah mengusulkan anggaran untuk tanggap darurat padahal, kekeringan di Sabu sudah menjadi langganan tetap setiap tahun yang harus mendapat penanganan.
Pemerintah dan DPRD, kata dia, selama ini lebih fokus pada penanganan jangka panjang seperti membangun embung-embung kecil maupun besar sebagai wadah menampung air pada musim hujan.
Sementara untuk penanganan tanggap darurat, pemerintah bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah provinsi dan maupun pusat.
"Karena kita bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar, sehingga penanganan di lapangan tidak bisa dilakukan secara maksimal," katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua Pither Mara Rohi yang dihubungi terpisah mengatakam, pemerintah telah mengerahkan mobil tanki untuk membantu mensuplai air bersih bagi warga di desa-desa yang dilanda kekeringan.
Dia mengatakan, upaya tanggap darurat itu sudah dimulai sejak Juni 2017 dan diperkirakan baru bisa selesai pada Desember 2017 atau saat musim hujan tiba.
"Hanya saja, suplai air tidak bisa dilakukan secara optimal karena di desa-desa tidak ada penampungan air bersih yang memadai," katanya.
"ATD ini penting agar penanganan darurat kekeringan di wilayah itu tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat," katanya dan menyatakan sepakat dengan permintaan Kepala BPBD NTT agar setiap daerah perlu mengalokasikan anggaran tanggap darurat dari APBD masing-masing.
Dia mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah mengusulkan anggaran untuk tanggap darurat padahal, kekeringan di Sabu sudah menjadi langganan tetap setiap tahun yang harus mendapat penanganan.
Pemerintah dan DPRD, kata dia, selama ini lebih fokus pada penanganan jangka panjang seperti membangun embung-embung kecil maupun besar sebagai wadah menampung air pada musim hujan.
Sementara untuk penanganan tanggap darurat, pemerintah bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah provinsi dan maupun pusat.
"Karena kita bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar, sehingga penanganan di lapangan tidak bisa dilakukan secara maksimal," katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua Pither Mara Rohi yang dihubungi terpisah mengatakam, pemerintah telah mengerahkan mobil tanki untuk membantu mensuplai air bersih bagi warga di desa-desa yang dilanda kekeringan.
Dia mengatakan, upaya tanggap darurat itu sudah dimulai sejak Juni 2017 dan diperkirakan baru bisa selesai pada Desember 2017 atau saat musim hujan tiba.
"Hanya saja, suplai air tidak bisa dilakukan secara optimal karena di desa-desa tidak ada penampungan air bersih yang memadai," katanya.
