"Berdasarkan identifikasi dilakukan pemerintah pusat bahwa di NTT ini terdapat 11.000 hektare lahan untuk pengembangan usaha garam yang sangat potensial," kata Direktur Jasa kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan Perikanan, Abduh Nur Hidayat di Kupang, Selasa.
Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu provinsi di Tanah Air untuk pengembangan potensi garam nasional.
Ia mengatakan, kebutuhan perluasan tambak garam nasional mencapai 15.000 hektare, sedangkan 11.000 hektare terdapat di Nusa Tenggara Timur dan 3.000 hektare di Nusa Tenggara Barat.
"Pemerintah pusat terus mendorong dilakukan pencetakan lahan tambak garam baru dengan melibatkan PT Garam, masyarakat maupun investor dalam usaha pengembangan garam," tegas Hidayat.
Ia menyebutkan beberapa daerah potensial usaha pengembangan garam meliput Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Nagekeo, Ende, Alor, Sumba serta Sabu Raijua.
Hidayat mengakui, potensi garam di NTT belum dikelola secara maksimal karena lahan tambak garam berada dalam lahan terlantar yang dikuasai sejumlah perusahaan dengan status hak guna usaha (HGU).
Pengembangan industri garam di Nusa Tenggara Timur memiliki prospek yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan petani garam.
Hidayat mengatakan, pemerintah terus mendorong investor menanamkan investasi industri garam seperti dilakukan PT Garam Nasional di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang.
"PT. Garam Nasional akan terus memperluas industri garamnya di NTT, karena potensi garam sangat besar. Bahkan perusahaan milik negara ini juga akan melakukan ekspansi ke daerah lain di NTT yang memiliki potensi garam untuk mendukung swasembada garam nasional," tegasnya.
SKPT
Di bagian lain, Abduh Nur Hidayat mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan akan membangun dua Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di NTT pada 2018 untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah ini.
"Kami optimistis dua SKPT di dua pulau terluar di NTT itu akan dibangun tahun 2018. Saat ini proses persiapan pembangunan infrastruktur sedang dilakukan pemerintah pusat," katanya menjelaskan.
Pembentukan dua SKPT di provinsi berbasis kepulauan ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam menginplementasikan Nawacita kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Ia mengatakan sebanyak 12 SKPT yang akan dibangun itu semuanya berada di pulau terluar di Indonesia. Untuk NTT ada dua daerah yang ditetapkan sebagai SKPT yaitu Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur.
Hidayat menegaskan, SKPT yang dibangun itu diarahkan untuk satu sentra pengembangan bisnis sentra perikanan kelautan sesuai potensi unggulan perikanan di daerah setempat.
"Potensi yang dikembangkan di Kabupaten Rote Ndao adalah bisnis rumput laut. Demikian juga di Sumba Timur, karena potensi rumput laut sangat menjanjikan bagi kesejahteraan nelayan setempat," kata Hidayat.
Dalam mendukung pembangunan bisnis sentra perikanan di dua wilayah terluar di NTT , pemerintah akan membangun fasilitas seperti gudang penyimpanan rumput laut, areal penjemuran, pembangunan fasilitas dermaga, BBM, listrik, air bersih sehingga proses pengembangan bisnis perikanan terpadu berkembang pesat.
Fasilitas bagi nelayan juga akan dibantu seperti kapal pencari ikan, alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, sehingga sumber daya perikanan terus bertambah.
"Kami optimistis dua SKPT di dua pulau terluar di NTT itu akan dibangun tahun 2018. Saat ini proses persiapan pembangunan infrastruktur sedang dilakukan pemerintah pusat," katanya menjelaskan.
Pembentukan dua SKPT di provinsi berbasis kepulauan ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam menginplementasikan Nawacita kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Ia mengatakan sebanyak 12 SKPT yang akan dibangun itu semuanya berada di pulau terluar di Indonesia. Untuk NTT ada dua daerah yang ditetapkan sebagai SKPT yaitu Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur.
Hidayat menegaskan, SKPT yang dibangun itu diarahkan untuk satu sentra pengembangan bisnis sentra perikanan kelautan sesuai potensi unggulan perikanan di daerah setempat.
"Potensi yang dikembangkan di Kabupaten Rote Ndao adalah bisnis rumput laut. Demikian juga di Sumba Timur, karena potensi rumput laut sangat menjanjikan bagi kesejahteraan nelayan setempat," kata Hidayat.
Dalam mendukung pembangunan bisnis sentra perikanan di dua wilayah terluar di NTT , pemerintah akan membangun fasilitas seperti gudang penyimpanan rumput laut, areal penjemuran, pembangunan fasilitas dermaga, BBM, listrik, air bersih sehingga proses pengembangan bisnis perikanan terpadu berkembang pesat.
Fasilitas bagi nelayan juga akan dibantu seperti kapal pencari ikan, alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, sehingga sumber daya perikanan terus bertambah.
Ia menambahkan setiap tahun pemerintah terus membantu kapal penangkap ikan sesuai kebutuhan dan kemampuan nelayan dalam mengoperasikannya sehingga dapat dimanfaatkan secara baik, bahkan melalui SKPT ini mutu ikan bisa terjaga dengan baik pula.
Dalam proses pembangunan SKPT akan menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan listrik, BBM sehingga perlu ada dukungan instansi terkait untuk bersama-sama membangun beberapa fasilitas yang dibutuhkan di beberapa lokasi SKPT di Aanah Air itu.
Dalam proses pembangunan SKPT akan menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan listrik, BBM sehingga perlu ada dukungan instansi terkait untuk bersama-sama membangun beberapa fasilitas yang dibutuhkan di beberapa lokasi SKPT di Aanah Air itu.
