Pra Studi Kelayakan Palmerah Ditargetkan Oktober

id Palmerah

Pra Studi Kelayakan Palmerah Ditargetkan Oktober

Pembangunan Jembatan Palmerah di Flores Timur akan segera dilaksanakan sambil menunggu hasil pra studi kelayakan sampai DED (Detail Enginnering Design) yang diharapkan berakhir pada Oktober 2017.

Pra studi kelayakan pembangunan Jembatan Palmerah yang menghubungkan Kota Larantuka di Pulau Flores dengan Tanah Merah di Pulau Adonara, Flores Timur ditargetkan selesai akhir Oktober 2017.
Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan pra studi kelayakan (feasibility study) pembangunan Jembatan Palmerah yang menghubungkan Kota Larantuka di Pulau Flores dengan Tanah Merah di Pulau Adonara, Flores Timur ditargetkan selesai akhir Oktober 2017.

"Saat ini Jembatan Palmerah masih dalam proses pra feasibility study (studi kelayakan) sampai DED (Detail Enginnering Design), kita berharap target akhir Oktober seluruh proses itu selesai," katanya di Kupang, Rabu.

Gubernur dua periode itu mengatakan, jika proses pra studi kelayakan selesai dan dinyatakan layak maka persiapan pembangunan dapat mulai dilakukan.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Pancasila-Palmerah dengan panjang sekitar 800 meter tidak hanya terkait urusan jembatan semata, namun sekaligus investasi pembangunan energi listrik yang memanfaatkan arus laut di Selat Gonzalu.

"Karena berkaitan dengan energi itu makanya harus disetujui Kementerian ESDM dan PLN terkait tarif listrik yang nanti dibeli PLN," katanya.

Ia mengatakan, sebelumnya pihak invesor dari Tidal Bride Belanda menawarkan tarif listrik dari arus laut Selat Gonzalu itu sebesar 16 sen dolar per kWh (kilo Watt hour)

Angka tersebut telalu tinggi menurut Menteri ESDM sehingga harus diolah atau dihitung kembali supaya lebih murah karena harus bisa dijangkau masyarkat, terutama bisa dibeli PLN, katanya.

Menteri ESDM, katanya, meminta harga serendah-rendahnya karena demi kepentingan masyarakat, di satu sisi juga mempertimbangkan aspek investasi karena pembangunan jembatan dan pembangkit listrik bernilai besar.

"Namun tarif terakhir yang diajuhkan ketika saya dampingi mereka bertemu Menteri ESDM itu yang ditawarkan sebesar 7,2 sen dolar per kwh," katanya.

"Saya kira dari tawaran itu dari seluruh jenis energi yang digunakan seperti solar, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, mungkin yang arus ini masih rendah," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan maupun turbin listrik tersebut sepenuhnya dibiayai pihak investor atau tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten.

Untuk itu, Gubernur Lebu Raya berharap penawaran tarif itu dapat disetujui sehingga ketika hasil pra studi kelayakan dinyatakan layak maka pembangunan segera dimulai.