"NTT yang masih berkutat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran, sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dan periwisata sebagai sektor andalan untuk keluar dari ketertinggalannnya," katanya di Kupang, Kamis, (19/10).
Ia mengatakan hal itu terkait tiga tahun kerja Presiden Jokowi-JK dan Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut dan Perkembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang terus meningkat sehingga memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Pada titik ini, pembangunan infrastruktur dan pariwisata masih sangat dibutuhkan oleh sekitar 5 juta lebih penduduk di daerah berbasiskan kepulauan ini untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraaannya," kata dia.
Sebab dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur yang baik dan lancar, maka peluang perdagangan dan trasaksi petani dan pedagang akan hasil-hasil bumi akan lancar dan berhasil guna.
Mantan dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang ini mengatakan apabila merujuk pada laporan Dinas NTT dan sumber lainnya, wilayah NTT sebagai provinsi kepulauan didukung infrastruktur transportasi di antaranya panjang ruas jalan sekitar 16.010,15 Km, terdiri dari jalan negara 8,79 persen, jalan provinsi 10,85 persen dan jalan kabupaten 80,36 persen.
Berikut Pelabuhan laut sekitar 41 buah yang terdiri dari pelabuhan utama satu unit, pelabuhan pengumpul 9 dan pelabuhan pengumpan 32 unit.
Selanjutnya Bandara sekitar 14 unit yang terdiri dari bandara pengumpul sekunder satu unit, Bandara pengumpul tersier empat unit, dan pengumpan sembilan unit.
Menyusul infrastruktur konektivitas untuk angkutan darat seperti terminal ada 20 buah yang terdiri dari, satu terminal tipe A, 15 terminal tipe B dan 4 terminal tipe C itu, sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun dan menyediakan fasilitas-fasilitas itu.
Menurut dia prasarana transportasi ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bukan cuma itu, menurut dia, sarana dan prasarana itu mempunyai peranan penting untuk mewujudkan sarana pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman, nyaman dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan infrastruktur jalan saja jumlahnya cukup besar, namun jika dibandingkan dengan panjang jalan yang ada yang harus ditangani, maka jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan riil untuk penanganan jalan yang optimal.
