"Kami dengan REI NTT selalu membangun komunikasi dan koordinasi untuk duduk bersama merencanakan dan mengembangkan kawasan-kawasan perumahan baru di NTT seperti saat ini kami lakukan di Kota Kupang," kata Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis di Kupang, Jumat.
Politikus Partai Gerindra itu mengaku dalam banyak kesempatan terus berkomunikasi dengan REI untuk mencari tahu kendala atau permasalahan yang dihadapi para pengemban ketika membangun perumahan untuk masyarakat.
Ia mencontohkan, pembangunan salah satu kawasan perumahan oleh Pitoby Group di Kota Kupang yang sempat terkendala akses jalan masuk, sementara pihak pengemban mengeluhkan tidak mampu membangun jalan tersebut.
Dari situ, lanjutnya, Komisi V terus mendorong dan hingga saat ini pembangunan jalan untuk akses ke perumahan tersebut sudah direalisasikan. "Tentu kami terus mencari apa kendala atau persoalannya kemudian kami bisa fasilitasi sepanjang itu bisa dilakukan," katanya.
Selain akses jalan, pihaknya juga mendorong agar infrastruktur dasar lainnya seperti pasokan air dan listrik berjalan lancar ke berbagai kawasan perumahan. "Memang ada banyak kesulitan dihadapi para pengemban, terutama sulitnya mendapat perizinan," ujarnya.
Untuk itu, Fary meminta kepala daerah maupun wakil rakyat terus memberikan dukungan politik guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tersebut agar program sejuta rumah bisa berjalan lancar di daerah ini.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI NTT Boby Pitoby mengaku terus meminta dukungan DPR maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan program sejuta rumah di NTT dengan target sebanyak 2.500 unit rumah dibangun hingga akhir tahun ini.
"Hingga 30 Agustus 2017 jumlah rumah yang telah kami bangun di NTT sebanyak 1.149 unit rumah. Semoga sampai akhir 2017, semuanya bisa terealisasi," katanya.
Boby mengakui masih banyak kendala di lapangan yang dihadapi sebagai pengemban di daerah terutama karena berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat belum sepenuhnya diterapkan di daerah.
"Sudah ada PP 64 tahun 2016, Instruksi Presiden Nomor 5, Permendagri Nomor 55 tahun 2017 tapi masih banyak kendala di daerah yang masih belum mengkuti program-program pusat," katanya.
Ia menyebut kendala yang dihadapi terkait masalah perizinan maupun dukungan terhadap pengemban kecil terutama yang membangun dengan luas areal di bawah lima hektare.
"Untuk itu kami terus meminta dukungan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, maupaun DPR agar sama-sama mencari solusi terbaik mengatasi kendala itu untuk menyukseskan program sejuta rumah di NTT," katanya.
