Pemerintah Kaji Lahan Untuk Relokasi Korban Gempa

Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih mengkaji lokasi yang akan digunakan untuk merelokasi ratusan warga di dua desa yang sudah dilarang untuk menempati kampung mereka pascagempa bumi beberapa waktu lalu.

"Hingga saat ini kami masih mengkaji lokasinya. Tetapi juga perlu melakukan pembebasan lahan. Nah untuk ini tentu membutuhkan anggaran yang besar," kata Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday kepada Antara saat dihubungi dari Kupang, Jumat.

Sebelumnya diberitakan ratusan warga desa Waimatan dan Lamagute di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lambata telah diminta oleh sejumlah pihak salah satunya pihak dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) agar tidak kembali ke tempat tinggalnya.

Alasan larangan tersebut karena dua desa itu dinilai tidak layak dihuni akibat gempa bumi yang sering terjadi pada awal bulan Oktober sampai belasan kali dan mengakibatkan bebatuan dari puncak bukit terus berjatuhan.

Menurut Thomas Ola, mantan Dekan Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang tersebut untuk mengurus lahan yang disiapkan sebagai lokasi pemindahan bagi warga dua desa tersebut diperlukan juga bantuan dari pemerintah pusat.

"Apalagi selama ini anggaran dari pemerintah pusat juga terus berkurang. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi agar bersinergi dalam hal relokasi dan pembebasan lahan bisa dilaksanakan," tuturnya.

Hingga saat ini, lanjut Thomas, belum ada gambaran lahan yang tepat agar ratusan warga tersebut bisa segera dimukimkan di tempat baru.

Menurutnya warga di dua desa itu sudah sepakat dan justru telah membuat surat pernyataan yang berisi soal siap untuk direlokasi jika sudah ada lahan yang ditetapkan.

Saat ini, para pengungsi yang berjumlah 711 jiwa tersebut sudah kembali ke dua desa tersebut untuk menetap sementara.

"Tetapi kami sudah mengimbau agar selalu waspada jika kembali terjadi gempa bumi di daerah itu. Saat ini ini kamp pengungsian sudah tidak ada pengungsi lagi," ujarnya.